Natuna,(MR)
Duduk bersandar didalam ruangan, Ketua BP Migas Natuna, M.Nazir disibukkan setumpuk kertas, diatas meja kerjanya. Meski jarum jam telah menunjukkan pukul 12 Siang, rasa lapar tidak membuatnya harus meninggalkan pekerjaan yang sudah menantinya. Sese-kali tempat duduknya diputar, kiranya untuk menghilangkan penat.
Saat wartawan Koran ini menghampirinya, dengan tangan terbuka Ia mempersi-lahkan Wartawan masuk rua-ngan. Masih banyak pekerjaan mau ditanda tangani, kata M.Nasir memulai pembicaraan. Apa yang dapat dibantu, ujar-nya sambil memanggil sekre-taris untuk buatkan kopi. Kita mau Tanya tindak lanjut BP Migas terkait gebrakan ke depan.
M.Nasir mengatakan Ia menyayangkan sikap Pemkab Natuna, DPRD dan BP Migas tidak sejalan dan sinergi dalam memperjuangkan migas Natu-na. Hal ini membuat program kita berjalan ditempat, Dalam perjuangan hasil migas Natuna, Ia menilai perjuangan dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun DPRD Natuna, terke-san berjalan sendiri-sendiri tan-pa ada full up dan dukungan maksimal kepada BP Migas Natuna, sehingga hasil diper-oleh kurang maksimal.
Kita selaku Ormas, dalam perjuangan, harus merangkul semua elemen masyarakat Natuna, agar bersatu, baik itu LSM, Pemkab dan DPRD harus selalu dilibatkan, jika tidak demikian, maka selamanya hasil tak akan maksimal, kata M.Nazir kepada Koran ini, dikantornya Selasa siang pekan lalu. “kita berharap, ada kerja sama sinergis, antara pemkab dan DPRD Natuna bersama BP Migas Natuna dan elemen masyarakat. Dalam perjuangan ini, dan tidak terkesan jalan sendiri-sendiri seperti, selama ini,” paparnya dengan rawut wajah kekecewaan.
Kita akui, kata M.Nazir, ada perjuangan sudah dilakukan oleh DPRD dan Pemkab Natuna sesuai dengan tupoksinya, namun alangkah lebih baik dan tepat, jika kedua institusi ini, seiring sejalan dan bersinergis menggandeng BP Migas dalam memperjuangkan hasil migas Natuna, demi kepentingan masyarakat. Tentu ini tidak bisa dipungkiri, dalam memperjuang-kan dana migas, ada beberapa hal tidak bisa dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa melibatkan peran serta LSM, dalam hal ini BP Migas Natuna.
Salah satu contoh, jika kepala daerah atau Bupati terlalu ngotot dan berkoar terlalu keras ke pemerintah pusat untuk mendapatkan dana bagi hasil tersebut, bisa saja Bupati dipanggil oleh menteri dalam negeri, karena dinilai bupati terlalu jauh turut campur. Dengan alasan itu…! bisa saja Bupati diam dan tak berkutik, untuk itulah, kita dapat meng-ambil alih posisi tersebut, peme-rintah cukup saja memfull up dari belakang, selama ini, belum pernah terjadi, kata M.Nazir.
Perlu diketahui, dalam per-gerakan dan perjuangan dilaku-kan oleh BP Migas Natuna, selalu melibatkan peran serta elemen masyarakat dan LSM yang ada, dan tidak pernah berjalan sendiri-sendiri tanpa dukungan dan peran serta dari masyarakat ini tidak akan per-nah terwujud, dengan bersatu dan adanya rasa kebersamaan, maka hasil diperoleh akan maksimal, jelasnya.
Ditambahkan, BP Migas Natuna sudah beberapa kali menyampaikan keluhan ini, kepada pemkab dan DPRD Natuna, namun sampai seka-rang ini belum ada tindak lanjut, seharusya tanpa disampaikan ke DPRD dan Pemkab mereka sudah paham dan menanggapi masalah ini. Ini yang menjadi beban buat kami. Sudah sering kita buat surat untuk melakukan pertemuan namun tak pernah dibalas. Sehingga sejak dilaku-kannya seminar, belum pernah ada pertemuan antara BP Migas, Pemkab Natuna dan DPRD.
“Kami menyadari dan memahami betul, BP Migas, mendapat bantuan dan kucuran dana dari anggaran APBD Natuna, jika keberadaan kami tidak perlu dan kurang dibutuh-kan untuk daerah ini, lebih baik dana tersebut di stop saja, kita tidak masalah”, kata M.Nazir, dari pada jadi beban kepada masyarakat. Duit habis tapi ada hasil ini yang kita mau. Oleh karena itu marilah kita sama-sama, biarkan kami didepan. Kita contoh Kaltim, didepan LSMnya, Pemerintah dan DPRD hanya mensuppor dari belakang.
Kemarin ada pertemuan beberapa daerah penghasil Migas diprakarsai oleh Kaltim di Jakarta, tujuannya untuk memberikan hak sama bagi daerah penghasil dan merobah UU 33, dianggap merugikan Daerah penghasil, kabarnya, Pemerintah berangkat bersama sejumlah SKPD dan beberapa anggota dewan, pertanyaan-nya, mengapa kami tidak dibawa?, inilah yang menambah kekecewaan bagi BP Migas.
Selain dukungan dari Peme-rintah dan DPRD, perjuangan BP migas sendiri di dukung oleh beberapa anggota DPR-RI dari komisi VII dan anggota DPD. Ini sudah luar biasa, hanya kita minta dorongan dari Pemerintah Daerah agar sama-sama mem-perjuangkan hak Natuna. Yang jelas tanpa dukungan penuh dari pemerintah daerah dan DPRD Natuna, BP Migas Natuna saat ini, tetap berjuang dan tak akan pernah patah arang, namun sangat disayang-kan, jika kekuatan ini, tidak seiring sejalan untuk mencapai tujuan, ungkap M.Nazir.
Untuk itu, sebagai Ketua BP Migas Natuna, Dia dipercaya masyarakat untuk memperju-angkan hak daerah, Ia akan berupaya untuk menyatukan silang pendapat dan persepsi, agar duduk bersama untuk menyikapi segala permasala-han terjadi selama ini, untuk dipecahkan secara bersama, tambah M.Nazir dengan sema-ngat menggebu-gebu. >> Roy
