Kuningan, (MR)
Sudah saatnya Pemda (Pemerintah daerah) Kuningan menerapkan transparansi dalam pengelolaan APBD kepada masyarakat.
Hal demikian dirasa sangat penting dilakukan guna menjaga kepercayaan masy-arakat masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam menjalankan APBD yang merupakan ama-nah dari seluruh masyarakat Kuningan.
Keterbukaan informasi keuangan daerah bisa saja dilakukan melalui sistem online dalam situs resmi pemkab Kuningan.
Tuntutan agar pemkab Kuningan transparan dalam pengelolaan APBD sudah sering disuarakan masyarakat dan aktivis dari berbagai elemen baik mahasiswa maupun LSM.
Seperti yang baru-baru ini terjadi, puluhan aktivis dari berbagai elemen telah berunjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kuningan, jumat (20/1/2017).
Saat itu pengunjuk rasa yang berasal dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menyuarakan harapan agar pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan akses informasi mengenai sistem keuangan kepada masyarakat menyangkut APBD tahun 2017 jika sudah disahkan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.
Menurut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Uci Suryana mengatakan bahwa pihaknya sangat setuju dengan adanya transparansi APBD 2017.
Wakil rakyat dari Fraksi Partai Golkar ini pun menyatakan akan menyampaikannya kepada seluruh forum pimpinan dan anggota dewan. Bahkan pihaknya juga tengah memperjuangkan supaya anggaran APBD lebih pro rakyat, dimana dalam APBD 2017 masih sangat kecil yaitu hanya 30 persen dan 70 persen untuk belanja pegawai. >>Irwan
