Kejaksaan Agung Akan Percepat Pemeriksaan Kepala Daerah Bermasalah

Jakarta,(MR)

Mandeknya penanga-nan kasus-kasus yang melibatkan beberapa kepala daerah akan sege-ra dipercepat Kejaksaan Agung (Kejagung), Pasal-nya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memberikan lampu hijau perihal pemeriksaan kepala daerah yang terlibat kasus korupsi.

Hal tersebut ditegas-kan Wakil Jaksa Agung Darmono di Jakarta, Kamis (26/1). Darmono mengatakan bahwa institusinya akan mematuhi amanat Presiden yang menyatakan bahwa izin surat pemeriksaan kepala daerah dapat digantikan dengan surat pemberitahuan terlebih dahulu.

“Terkait dengan izin Presiden bagi tersangka korupsi (kepala daerah), kami menganggap bahwa pernyataan Presiden tersebut akan menjadi pendorong bagi kejaksaan untuk mempercepat penyelesaian perkara korupsi yang melibatkan kepala daerah dan anggota DPR,” ujar Darmono ketika dikonfirmasi.

Darmono juga menambahkan bahwa amanat itu tetap akan diprioritaskan meskipun keputusan terbaik adalah menunggu hasil uji materi Pasal 36 UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemda yang mengatur bahwa pemeriksaan kepala daerah yang terindikasi kasus korupsi memerlukan izin Presiden.”Kami tetap mengedepankan sikap profesional dan proporsional dalam setiap penanganan kasus,” sambug Darmono.

Sebelumnya sembilan kepala daerah yang perkaranya tengah disidik kejaksaan dalam kasus dugaan korupsi terkatung-katung nasibnya lantaran belum adanya izin pemeriksaan dari Presiden. Namun satu kasus kepala daerah yakni Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Arifin telah dihentikan kasusnya lantaran tak cukupnya bukti untuk menjeratnya.

Dari bebasnya satu tersangka tersebut, kini tersisa delapan kepala daerah yang diduga melakukan korupsi antara lain Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek, Bupati Kolaka Sulawesi Tenggara Buhari Matta, Bupati Ogan Komilir Ulu Sumatra Selatan Muhtadin Serai, dan Bupati Batang Jawa Tengah Bambang Bintoro.

Lantas Bupati Bulungan Kalimantan Timur Budiman Arifin, Wakil Bupati Purwakarta Jawa Barat Dudung Bachtiar Supardi, Wali Kota Medan Sumatra Utara Ruhudman Harahap, dan Bupati Kepulauan Mentawai Sumatra Barat Edison Saleleubaja. >> Tedy Sutisna

Related posts