Jumlah PNS Melonjak, Dana Pensiun Membengkak

Jakarta,(MR)
PENGAMAT kebijakan publik dari Universitas Indonesia Andrianof Chaniago menilai porsi tunjangan pensiun pegawai negeri sipil (PNS) yang terus meningkat itu tidak terlepas dari jumlahnya yang terus meningkat tanpa kendali mutu, kebutuhan, dan kinerja.
“Jadi masalahnya itu karena kenaikan jumlah. Enam tahun terakhir saja PNS kita itu bertambah hingga satu juta,” tutur Andrianof, dalam perbincangan dengan Media Indonesia, Kamis kemaen. Untuk itu, ia menyarankan awal penerimaan PNS harus diperketat untuk menghindari pembengkakkan anggaran yang sia-sia untuk belanja pegawai hingga tunjangan pensiun.
“Kalau sekarang itu memang dilematis, (PNS) mendapat bayaran layak tapi kinerjanya dirasa masih kurang. Negara ini seolah memberi bantuan sosial bagi mereka,” katanya.
Senada pula pandangan pengamat ekonomi Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Aviliani. Menurutnya, hal utama yang perlu dilakukan adalah memperhitungkan sebaran kebutuhan dalam merekrut PNS.”Jangan sampai royal merekrut tanpa memperhatikan konsekuensi di hari tua mereka,” katanya.
Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), lanjut Aviliani, harus memperhitungkan hingga puluhan tahun ke depan. Setidaknya hingga 30 tahun mendatang.
Tugas pertama, kata Aviliani, terletak di pundak Kemenpan RB untuk memnentukan sebaran kebutuhan PNS. “Kemenku tentu saja memperhitungkan setelah Kemnepan menyelesaikan PR-nya,” tegasnya.
Di samping itu, Aviliani menyarankan pemerintah tidak melakukan pembayaran secara langsung seperti yang dilakukan selama ini. Pemerintah, lanjutnya perlu memaksimalkan pihak ketiga, seperti BUMN yang selama ini disiapkan utnuk mengurusnya.
“Pemerintah tinggal bayar premi, makanya mapping itu perlu dilakuakn untuk mengetahui kapan akan jatuh tempo, saat ini saya tidak melihat (pemerintah) mengalihkan risiko kepada BUMN,” tandas Aviliani. >> Sahrial Nova