Prabumulih, (MR)
Di duga berawal dari tidak adanya ketransparanan,serta adanya indikasi penyimpangan dalam penyaluran dana anggaran humas tentang biaya belanja koran dan biaya pemasangan iklan tulisan yang di kemas dalam tulisan jurnalistik berbentuk tulisan Advertorial, yang di duga hanya untuk menjadi sarana memperkaya diri oknum tertentu membuat puluhan wartawan mingguan di Kota Prabumulih mengadakan demonstrasi meminta dana anggaran untuk Humas di hapuskan (07/08) kamis kemaren.
Aksi ini diduga bertujuan untuk meminimalisir penyalah gunaan wewenang jabatan dan politisasi masuk keranah independensi (Media,Red),aksi ini diduga juga di picu oleh perealisasian dana yang nyaris di monopoly, berdasarkan pantauan Media Rakyat dugaan nyaris dimonopolinya dana anggaran ini terkuak dari perbandingan harga yang tak masuk akal dan jumlah iklan yang juga tak masuk akal, bagaimana tidak, media yang semestinya mendapatkan kesamaan hak menjadi terkotak dengan adanya realisasi pembayaran untuk media tertentu satu halaman di nominal dana dengan anggaran sepuluh sampai belasan juta rupiah dengan jumlah pesanan diduga tujuh kali bahkan lebih dalam satu bulan, sementara di sisi lain untuk mingguan setengah halaman di patok dengan harga tiga sampai tiga setengah juta karena sangat jarang untuk satu halaman dan itupun satu sampai dua kali satu bulan, yang jelas sudah melenceng dari Rancangan Kegunaan Anggaran (RKA), karena antara media satu dan lainnya itu mempunyai bahan yang sama dan tulisan yang sama kecuali jika dugaan kepentingan politik itu masuk ke ranah ini, lain halnya dalam realaisasi pembangunan fisik seperti jalan dan gedung tentunya di hitung volume pembayaran berdasarkan kuantitas (jumlah) dan kualitas (mutu), nah sementara media tadi kuantitas sama kualitas tulisan sama dan di mana letak pembedanya?.
Aksi tersebut mendapat perhatian asisten III M Yusuf Arni didampingi oleh Kabag Humas Sri Parameswari SH, yang bertindak mewakili Wali Kota Prabumulih. “Pak Wako sekarang lagi rapat masalah jargas (Jaringan gas). Seandainya cepat selesai beliau akan cepat menemui rekan-rekan wartawan sekalian,” kata M Yusuf di hadapan wartawan yang melakukan demo. Meskipun belum mendapat jawaban resmi dari Walikota Prabumulih, Yusuf Arni memprediksi bahwa Walikota akan menyetujui aspirasi tersebut. “Pak wali setuju dengan aspirasi rekan-rekan sekalian (penggapusan dana publikasi). Setelah ini nanti akan kami bahas bersama Dishubkominfo, DPR, Humas, Keuangan dan kami asisten akan membahas hal ini,” jelas Yusuf. Namun tak lama berselang Walikota Prabumuliuh, Ridho Yahya langsung turun menemui para pendemo. Dihadapan para wartawan yang melakukan aksi demo, Ridho menyampaikan bahwa dirinya akan mencarikan solusi terbaik untuk semua pihak secepat-cepatnya. “Secepatya kita cari jalan yang terbaik bagi semua pihak,” ucap Ridho Yahya.
Berdasarkan investigasi Wartawan Media Rakyat berdasarkan sumber di duga dalam perealisasian dana anggaran untuk Media dalam bentuk Publikasi Advertorial itu di ajukan dalam bentuk keseluruhan Media yang memenuhi persyaratan seperti edaran dewan Pers, dan dalam penyusunan Rancangan Kegunaan Anggaran (RKA) pihak Humas selaku leading sector mengajukan secara keseluruhan Media tanpa adanya nominal tertentu terarah kepada satu atau dua media saja, namun RKA tersebut di susun berdasarkan Media secara keseluruhan, namun ironis dalam perealisasian setelah dana itu menjadi anggaran Humas, pihak humas di duga memainkan aturan main selain dugaan politisasi juga dugaan realisasi mengarah kepada satu arah sehingga tidak balance nya relaisasi dana tersebut dan hal ini menjadi pemicu kesenjangan antar media.
Padahal berdasarkan definisi gaya tulisan advertorial itu adalah gaya tulisan yang berbentuk iklan yang di kemas dalam bentuk tulisan dan beberapa galeri photo sesuai keinginan si pemesan untuk menonjolkan produk atau kemampuan, dan dalam hal ini yang memesan iklan yang di bayarkan oleh dana anggaran humas itu idealnya bukanlah Ridho Yahya (sekarang Walikota, red) atau Sri Prameswari yudistira (sekarang Kabag Humas, red) atau samsul Hidayah (sekarang PPTK, red), tetapi idealnya iklan tersebut di pesan untuk publikasi tentang realisasi pembangunan dan kemajuan Kota Prabumulih yang bertujuan untuk kemakmuran rasa masyarakat Prabumulih secara universal yang di pesankan oleh oleh walikota baik melalui Kepala Bagian Humas atau sektor lain yang tujuan nya demi kemakmuran Kota Prabumulih.
Untuk sekedar infomasi gejolak dalam realisasi dana anggaran humas ini bukan lah kali pertama, demonstrasi serupa juga pernah terjadi tahun 2009 silam yang di motori oleh Ikatan Wartawan Prabumulih, juga dengan tuntutan yang sama, yang hasilnya berjalan sehanya berapa tahun saja, namun setelah kembali pergantian pemegang kendali kini gejolak tersebut terulang lagi, hal ini di picu tidak jelasnya dan tak transparansinya pejabat pemegang kendali di sektor ini, apakah benar demikian? bagaimana tidak, beberapa bulan yang lalu sejumlah wartawan sempat audiensi dengan pemerintah Kota Prabumulih, yang pada waktu itu Walikota di wakili oleh Assisten III Kota Prabumulih Yusuf Arni yang membidangi soal administrasi umum, dan Kabang humas Sri Prameswari dan dalam audiensi itu tiga wartawan yakni Alex Effendi (Media Rakyat), Jun Manurung (Pimpinan Redaksi Posmetro Prabu), Bambang Irawan (Pemred Pahit Lidah) memintakan untuk transparan dalam realisasi dana ini karena kesenjangan dalam realisasinya sudah mulai nampak, dan mendapat tanggapan dari yusuf serta berjanji akan transparan untuk kedepannya, namun kenyataannya realita yang ada ketrasnparanan tersebut tak kunjung ada bahkan di duga terkesan ditutup-tutupi. >>Alex
