Muara Enim,(MR)
UPAYA pemerintah dalam penegakan supremasi hukum di negeri ini sangatlah sulit yang sesuai dengan harapan masya-rakat, salah satu contoh untuk penegakan supremasi hukum di Kabupaten Muara Enim sangatlah lemah jika diban-dingkan dengan penegakan supremasi hukum dikabupaten/ kota yang ada di sumatera selatan.
Tidak jauh melangkah seperti penegakan supremasi hukum di Kota Pagar Alam, sudah berapa banyak “PEJA-BAT,” Dinas yang Tersandung kasus dugaan korupsi yang diproses, bahkan ada yang sampai disidangkan, namun untuk Kabupaten Muara Enim justru sebaliknya, sekarang ini yang terpantau hanya kades-kades yang diproses dan sampai disidangkan, seperti kades lembak, semendo, yang kasus-kasus mereka ini sangat kecil jika dibandingkan dengan kasus Dugaan korupsi yang ada di Kabupaten Muara Enim yang sampai saat sekarang masih berstatus abu-abu (tidak ada kejelasannya-Red)
Seperti kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Pasar Inpres Muara Enim, yang menelan dana sekitar Rp.6 miliyar lebih, dananya bersum-ber dari APBD Kabupaten muara enim, kasus dugaan korupsi pengadaan Buldozer Barata yang menelan dana Rp.1,6 miliyar, dananya bersum-ber dari APBD Kabupaten Muara Enim, ALKES, ternyata dari ketiga kasus ini hingga sekarang disinyalir berjalan ditempat, dengan kenyataan yang seperti ini di Kabupaten Muara Enim untuk penegakan supremasi hukum di bumi serasan sekundang ini sangat-lah lemah (tidak bertaji-Red).
Terkait supremasi hukum yang lemah maka muncullah peribahasa yang mengatakan bahwa dalam penegakan hukum di bumi serasan sekundang ini (Kabupaten Muara Enim-Red) yang paling tepat adalah, “IKAN SELUANG JADI TARGET IKAN KAKAP DI MUA-RA ENIM JADI TONTONAN,” inilah kenyataan yang terjadi di Kabupaten Muara Enim. Dengan kenyataan yang ada di Kabupaten Muara Enim ini aparat penegak hukum disinya-lir tutup mata, sudah tahu seolah-olah tidak tahu, inilah ranah hukum yang terjadi di Kabupaten Muara Enim.
Menurut ketua LSM PEKIK NYARING Kabupaten Muara Enim, HM Zulpakar, dia mengatakan selasa (3/4), Sesuai dengan intruksi Kajati sum-sel, sesuai dikoran enim expres tgl 10 maret 2012, saya memintah kepada aparat penegak hukum di Kabupaten Muara Enim, usut tuntas dugaan korupsi pemba-ngunan pasar inpres, dan AL-KES Muara Enim, dan BUL-DOZER BHARATA, agar kasus-kasus ini secepatnya dapat disidangkan kepengadi-lan, pada hakikatnya, ketiga kasus ini, semua sudah diberi-takan oleh beberapa media cetak baik media lokal, maupun media nasional, namun oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Muara Enim disinyalir tutup mata dalam permasalahan ini, menurut hemat saya, ketiga kasus ini harus diusut tuntas, saya berharap kepada aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan, penyi-dikan, yang sesuai dengan atu-ran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pung-kasnya.
Ketika dikonfirmasi dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Muara Enim, selasa (3/4) Robert P.A.Pelealu,SH.MH, melalui Kasi Intel Kejaksaan Negeri Muara Enim, Faishal fahlevi, SH. dia mengatakan “Nanti sajalah nunggu Kajari,” jelas-nya singkat. >> Pintas
