Surabaya (MR)
Kebedaan pembangunan suatu bangsa sering di kaitkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang berhasil di capai dengan mengikuti acara pembukaan DIKLAT PIM TK II angkatan XXIV di Surabaya dan di tutup oleh wakil gubernur Gus Ipul beserta pejabat struktural dan fungsional PEMDA PROV JATIM.
Selama kegiatan kurang lebih 10 minggu, peserta diklat akan bergabung dalam sebuah “LEARING COMMUNITY dan LEARING NET WORK” untuk saling berbagi pengalaman. “Saudara sebagai pimpinan birokrasi dapat berubah dan mengadakan perubahan managerial dan teknis yang semuanya merupakan satu kesatuan kompetensi yang utuh sebagai pimpinan birokrasi.” jelas Wabup
Berdasarkan evaluasi terhadap pembangunan ekonomi dalam satu dekade terakhir tercermin bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia telah mencapai hasil yang cukup menggembirakan. Percepatan pembangunan ekonomi tersebut juga telah di sertai dengan kestabilan yang makin mantap, laju inflasi terkendali, nilai tukar rupiah yang meningkat serta menurunnya rasio pinjaman pemerintah / PDB.
Hal tersebut pernah di ingatkan oleh Mahub Ul Haq bahwa pertumbuhan tanpa keadilan merupakan salah satu dari tujuh dosa perencana pembangunan Ul Haq dengan tegas menyatakan bahwa para perencana pembangunan suatu bangsa sering terlalu terpukau oleh laju pertumbuhan yang tinggi dan mengabaikan tujuan sebenarnya dari usaha pembangunan.
Dalam program pembangunan yang berkeadilan mencakup tiga program yang meliputi progarm pro rakyat, keadilan untuk semua (JUSTICE FOR ALL) dan pencapaian tujuan pembangunan Milennium (Milennium Development Goals MDGS). Dalam pencapaian MDGS di arahkan pada 8 unsur langkah.
Sinergitas pemerintah pusat dan daerah mutlak di perlukan terutama dalam era otonomi daerah saat ini, meskipun sistem desentralisasi telah mengubah pola pembangunan yang sebelumnya lebih banyak di tentukan oleh kebijakan pusat menuju pemusatan pada pemerintah daerah saat ini, pemerintah pusat hanya memiliki kontribusi sebesar 40% terhadap keberhasialan pembangunan.
Secara vertikal, hubungan kerja antara pemerintah pusat dengan PEMDA masih belum optimal. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh masyarakatnya di tenggarai menjadi penyebabnya, dimana para Kepala Daerah lebih cenderung menghulukan janji politiknya dari pada prioritas-prioritas yang telah di tetapkan oleh pemerintah pusat dalam kerangaka Pembangunan Nasional. (Fika)
