Tanah Bumbu, (MR)
PT Borneo Palm Plantation (BPP) diduga serobot lahan warga, melakukan penggusuran tanpa kompromi dengan pemilik lahan desa Karangsari kecamatan Kusan hulu dan tanpa ada ganti rugi (9/2/16).
Masyarakat meminta kejelasan karna pihak perusahaan telah melakukan perampasan hak para warga petani pemilik lahan dan menyalahi MoU kesepakatan. Permasalahan perampasan lahan ini sudah ada laporan ke Polda Kalsel September 2015
“Sebanyak 4000 hektar lahan digusur oleh pihak perusahaan, dan itu adalah Penyalahgunaan HGU. Penyalahgunaan kesepakatan MoU Tanggal 10 September 2010. Ada kesepakatan namun diabaikan, padahal legalitas kami lengkap, ada dari Kementerian Kehutanan, Dirjen dan PTPN,” ujar Musthofa.
Sementara Abdul Jasil selaku Ketua Kelompok Tani Karangsari Sejahtera menyebut, lahan yang digusur oleh perusahaan adalah lahan kebun sawit, karet, pisang dan tanaman lainnya. Yang mana kebun tersebut telah ada sebelum masuknya kegiatan perusahaan PT BPP.
“Sekitar 30 hektar lahan kebun berisi tanaman berumur 2 hingga 3 tahun digusur oleh perusahaan, padahal sudah ada kesepakatan dan itu diakui oleh Direktur Utama PT BPP, Wiji Astuti pada Tanggal 10 September 2010 lalu,”
Ketua Ormada (Organisasi Masyarakat Adat Dayak) Balian, Suhadi Anang yang mendapat kuasa dari para pemilik lahan menuturkan kami ingin meminta kepastian, karena pihak perusahaan telah mengabaikan kesepakatan. Dan diduga legalitas yang mereka punya cacat hukum, sebab sampai saat ini tak pernah memenuhi permintaan data dari pihak Kepolisian. Kami atas nama lembaga terpaksa menurunkan Hukum Adat dan membuat portal, jika ada yang merusaknya, maka akan kami tuntut secara adat,” tandasnya
Kapolres Tanah bumbu, AKBP Kus Sobiantoro melalui Kasat Reskrim AKP Khairul Basyar,Sik. Membenarkan permasalahan lahan PT BPP sudah ada laporan ke Polres Tanah Bumbu dan laporan ke Polda, permasalahan ini segera digelar kan di Polda Kalsel. Ungkapnya singkat
Sampai berita ini diterbitkan pihak perusahaan PT.BPP belum bisa dikonfirmasi. >>Alam
