Bupati: Kalau Tak Ngerti Jangan Sok Ngerti
Anambas,(MR)
Sejumlah mahasiswa Poltekes Tanjung pinang yang menerima bantuan beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mendata-ngi kantor bupati Anambas pada Kamis (02/2), ditemani wali mahasiswa bertujuan memper-tanyakan transparansi Pemda KKA masalah beasiswa yang mereka terima. Para mahasiswa tersebut diterima bupati KKA, Drs.T. Mukhtaruddin, wakil Bupati KKA, Abdul Haris,SH. wakil ketua II DPRD KKA, H.Adnan Nala beserta jajaran SKPD terkait yang mengurusi masalah beasiswa mahasiswa Poltekes Tanjung Pinang.
Bupati sangat menyayang-kan tindakan mahasiwa Polte-kes yang menggelar aksi demo di Tanjung Pinang. “Pemda beserta DPRD sudah bersusah payah menaikkan nama baik KKA ini di mata Provinsi bahkan nasional. Kita sudah mampu berbicara sampai ditingkat nasional, disitu bisa dinilai bagaimana susah payahnya kita untuk membangun daerah ini. Tapi sangat saya sayangkan kejadian yang kalian lakukan demo akhirnya orang mence-mooh kabupaten ini. Demo di Tanjung Pinang itu sudah mencemarkan nama baik kita dimata masyarakat,” papar Tengku.
Tengku mengaku “Suara saya tinggi, memang sangat kecewa dengan tindakan kalian. Kabupaten baru mana yang memberikan seluruh fasilitas asrama mahasiwanya? Baru kita. Tapi kerja keras itu seolah tidak dianggap oleh kalian,” kesah Tengku dalam Pertemuan itu.
Pada kesempatan itu juga Tengku menjelaskan betapa Pemda KKA sangat bekerja keras memperjuangkan para mahasiswa Poltekes tersebut, Tengku sedikit berkisah pada awalnya tes di poltekes Tg. Pinang, tidak ada 1 orang pun calon mahasiswa asal KKA yang lulus dalam seleksi. Bayangkan dari 0 yang lulus, saya bujuk pihak Poltekes, sampai ke direkturnya dengan alasan kita daerah baru yang membutuhkan tenaga kese-hatan di daerah-daerah dan akhirnya mereka bisa menerima kalian semua. Tapi baru berjalan separoh, sudah ada kasak kusuk tidak enak seperti ini,” kata Tengku dengan nada kesal.
Selanjutnya Tengku mamaparkan persyaratan dari Poltekes untuk para mahasiswa yang diterima. Poltekes meminta agar mahasiswa untuk tinggal di asrama sebagai syarat mutlak untuk mendapatkan pendidikan di Poltekes Tanjung Pinang, dan untuk itu berarti mahasiswa KKA harus menganggur sela-ma setahun karena tahun 2010 asrama Poltekes sudah penuh. Untuk mengisi waktu luang pihak Poltekes menyaran-kan mahasiswa asal KKA untuk mendapat bimbingan belajar karena pada dasarnya mereka tidak memliki dasar yang cukup kuat untuk melanjutkan pen-didikan di Poltekes Tanjung Pinang.
Tapi karena permintaan para wali murid, Bupati KKA kembali membujuk pihak Poltekes untuk menerima mahasiswa asal KKA di tahun 2010. Maslah asrama, Pemda KKA akan menyediakan Mess untuk para mahasiswa asal KKA tersebut sampai nanti asrama di Poltekes bisa menam-pung mahasiswa asal KKA.
Tapi dengan usaha sebegitu keras, Tengku kembali harus dikecewakan oleh mahasiswa yang sudah diperjuangkannya itu. “Kita carikan rumah sebagai asrama sementara mereka. Kita sediakan akanan dan minuman yang mereka butuhkan. Tapi apa kata mahasiswa? Timbul komentar-komentar tidak enak. Ada yang bilang rumah dari Pemda tidak layak hunilah, rumah dari Pemda tidak manu-siawi lah. Jadi sekarang saya mau Tanya, yang bagai-mana lagi yang manusiawi dan layak huni? Hotel?” kata Tengku.
Seakan belum cukup mem-buat kecewa, “Ada yang bilang SK Bupati 6E cacat hukum. Mana orang yang bilang SK tersebut cacat hulum, biar saya yang menjelaskan lepada mereka mengenai SK tersebut. Bagaimana pula bisa dikatakan cacat hukum, makanya tolong kalau memang inign menge-luarkan pernyataan punya dasar yang jelas,” kata Tengku.
Mewakili mahasiswa Polte-kes Tg. Pinang asal KKA, Pian dan Sa’id angkat bicara. Dalam kesempatan kali itu mereka menjelaskan bahswa aksi demo teresebut dilakukan karena dasar keputusasaan mahasiswa yang tidak kunjung mendapat jawaban yang jelas dari Pemda KKA mengenai pertanyaan mereka selama ini. Pian menje-laskan bahwa mereka sudah 2 kali melayangkan surat untuk meminta audiensi dengan bupati, akan tetapi tidak pernah ditanggapi oleh pihak Pemda KKA.
Lebih disayangkan lagi, ketika mereka mencoba bertemu pihak-pihak terkait, mereka selalu mendapat jawaban “tidak tahu”, “sudah 2 kali kami berikan surat permmohonan audiensi. Tapi tidak pernah ada tanggapan. Akhirnya kami bisa bertemu dengan Sekda KKA, kami audiensi dengan beliau, tapi setelah kami tanyakan mengenai SK yang dikeluarkan Bupati, jawabannya tidak tahu. Masa iya seorang Sekda tidak mengetahui masalah SK yang dikeluarkan Bupati? Kan tidak mungkin. Kami pergi ke Dinas Kesehatan, jawabannya juga sama. Jadi kami bingung pak, kepada siapa lagi kami akan bertanya jika orang yang seharusnya menjawab perta-nyaan kami menjawab tidak tahu? “ kata Pian.
Selain masalah SK bupati, mahasiswa poltekes juga menuntut transparansi pembe-rian dana beasiswa tersebut serta siapa saja pelaksananya. “Kami Cuma minta transparansi saja. berapa dana beasiswa kami, point apa saja yang kami dapat dan siapa pelaksananya. Itu saja. bagaimana kami dapat menuntut hak kami pak kalau kami tidak pernah diberitahuna apa hak kami?” kata Sa’id.
Bupati KKA menjawab pertanyaan dan tuntutan mahasiswa tersebut. Tengku merasa bahwa mahasiswa sudah mengetahui apa saja point-point yang diterima oleh penerima beasiswa tersebut. “Memang SK tersebut baru keluar 5 januari 2011. Akan tetapi point yang saya masukan di dalam SK tersebut sama persis dengan point yang saya sampaikan pada saat pelepasan mahasiswa Poltekes tahun 2010 kemaren. Jadi kenapa kalian masih bilang kalian tidak tahu point apa saja yang kalian terima? Jika kalian sampai bilang tidak tahu, artinya kan kalian tidak memperhatikan dan tidak serius dalam menjalani program beasiswa ini.” Papar Tengku.
Mengenai siapa yang panitia pelaksana program ini, Tengku menjawab tidak ada team khusus yang menangani masalah beasiswa Poltekes. Tengku mengatakan pos dana beasiswa Poltekes masih ada dibawah Kesra, sehingga sama dengan bantuan beasiswa yang lainnya, tidak diperlukan team khusus untuk itu. Dinas Kesehatan hanya berfungsi sebagai pengawas saja karena memang mahasiswa yang diberikan bantuan adalah maha-siswa yang kuliah dibagian kesehatan.“Asal kalian tahu, tidak ada dana khusus untuk alokasi Beasiswa Poltekes. Semua digabung. Datangnya menurut permintaan yang masuk. Kita tidak pernah ang-garkan dana pastinya. Dana untuk beasiswa itu masuk Pos Bantuan Sosial di Kesra, Dinas Kesehatan itu hanya jadi pengawasnya saja,” papar Tengku.
Tengku menilai bahwa aksi mahasiswa itu didasarkan ketidak mengertian mereka. Menurutnya jika mereka ingin mengkaji lebih teliti, pada dasar-nya tidak ada masalah sama sekali. Pasalnya dari semua point yang tertuang dalam SK sudah diberikan secara kese-luruhan. Uang SPP langsung diberikan kepada pihak Pol-tekes, uang pemondokan dan uang makan diberikan kepada tempat pemondokan dan pihak yang mengurus makan maha-siswa langsung, uang buku diberikan atas permintaan buku yang memang diperlukan Poltekes, dan untuk keperluan lain yang diajukan Poltekes juga sudah diberikan jika memang ada keperluan lain yang harus dilaksanakan. “Semua sudah kita berikan sesuai porsi. Jadi yang mana lagi yang mau dituntut? Bahkan waktu ada kegiatan ke daerah lain yang diadakan Poltekes, kita berikan bantuan uang saku dan uang transportasi, sementara itu tidak tertuang di dalam SK. Jadi kalau tidak ngerti jangan sok ngerti,” ungkap Tengku.
Untuk kedepan Tengku berjanji untuk menggelar perte-muan dengan seluruh mahasis-wa penerima beasiswa yang berasal dari KKA. menurutnya kalau ingin membahas hal vital seperti ini tidak boleh datang perorangan, tapi harus diperte-mukan dengan semua mahasis-wa “Cari waktu yang tepat, kita akan adakan pertemuan. entah itu coffe morning ataupun sila-turahmi, kita akan agendakan, kalian tentukan waktunya kapan,” kata Tengku. >> Echiro/Edo
