Sulteng, (MR)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melalui kantor perwakilan Sulawesi Tengah yang ada di Palu, melakukan sebuah terobosan baru dalam upaya optimalisasi pengelolaan dan tanggung jawab terhadap keuangan Negara.
Sistem audit elektronik (e-audit) adalah sebuah sistem yang baru saja diterapkan di Propinsi Sulawesi Tengah. BPK sebagai badan yang paling berkompeten dalam urusan pemeriksaan keuangan Negara, memprakarsai terbentuknya sinergi link and match data yang ditingkat nasional dikenal dengan dengan istilah Sinergi Nasional Sistem Informasi (SNSI).
Selain dirancang untuk memudahkan proses audit dan pemeriksaan. Sistem ini juga diharapkan dapat menekan sistem KKN secara sistemik. Dalam sinergi data tersebut, BPK menjalin kerjasama pem-bentukan pusat data BPK secara elektronik dengan pihak yang diperiksa.
Ketua BPK Hadi Pornomo menyampaikan, BPK mengha-rapkan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi pemeriksaan akan berjalan dengan lebih cepat, cakupan pemeriksaan yang luas, biaya pemeriksaan lebih hemat sehingga akhirnya laporan pemeriksaan akan lebih cepat dan akurat. Secara umum audit elektronik berfungsi untuk efektivitas waktu pemeriksaan, penghematan biaya serta cakupan pemeriksaan yang lebih luas.
Lebih lanjut Hadi menje-laskan, “proses audit elektronik adalah awal pemeriksaan, jika data-data atau informasi kurang lengkap, auditor bisa melaku-kan korespondensi melalui tele-pon atau surat untuk meminta data yang diperlukan, jika hal itu masih belum berhasil juga, maka petugas akan mendatangi pihak yang diperiksa.” Kata Hadi.
Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan pemerintah daerah Propinsi Sulawesi Tengah melibatkan hampir semua kepala daerah.
Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola menyambut baik sistem baru yang diterapkan BPK ini. “Proses audit elektronik akan menjadi pusat data BPK RI yang sangat membantu proses pemeriksaan selanjutnya, dengan sistem ini juga otomatis akan membuat pengelolaan keuangan daerah akan lebih transparan dan akuntabel.” Ujar Longki.
Gubernur Sulteng juga sangat berharap agar setiap bupati di wilayahnya dapat mengelola keuangan secara berkualitas dan bisa dipertang-gungjawabkan. Sementara itu, dari 11 bupati dan walikota yang ada di Sulteng, tiga bupati tidak menghadiri acara penanda-tanganan MoU tersebut. Gubernur sendiri hanya bisa menyayangkan ketidakhadiran ketiga bupati tersebut. >> Myk
