Bangunan Ruko Disinyalir Tanpa IMB di Perumahan Green Poris Kecamatan Cipondoh

Tangerang Kota, (MR) – Izin Mendirikan Bangunan (IMB) seringkali menjadi dokumen yang dilupakan dalam transaksi jual beli rumah.

Banyak rumah tanpa IMB yang berdiri, dan bahkan dijual kembali. Bukan cuma dirobohkan, yang melanggar aturan seputar kepemilikan IMB ini bisa mendapatkan sanksi berat hingga akhirnya bangunan pun dirobohkan oleh pemerintah setempat karena pemilik rumah tak mengantongi izin tersebut.

Seperti bagunan Ruko 2 pintu 2 lantai Blok .A.12.
Kelurahan Cipondoh Indah Kecamatan Cipondoh , disinyalir tanpa IMB milik Sdr.Zainal menurut keterangan dari Rudi sebagai saudara dari pemilik bangunan tersebut, yang di manah bangunan tersebut 2 lantai , menjadi 3 Lantai.

Ketika awak media meminta konfirmasi terkait ijin bangunan tersebut , keterangan dari Rudi sudah di urus pa ijin IMB nya ,ujarnya.

melihat detail untuk perijinan nya , awak media tidak melihat adanya pagu papan IMB Kamis ( 21/01/21 ) serta tidak bisa memperlihatkan surat Keterangan IJin Membangun IMB.” Bapa klo mau bertanya terkait masalah surat bangunan ini silahkan tanya dengan pemilik bangunan ini sambil menyerah kan sebuah kartu nama yang tertulis Law Firm” Zai Advocad , Zainal Efendi SH.M.Si ,ini pemiliknya bp bicara saja dengan beliau terkait bangunan ini.

Untuk meningkatkan kedisiplinan membayar Pajak Khusus nya Masyarakat Tanggerang Kota yaitu untuk tujuan Pendapatan Anggaran Daerah ( PAD ) .

Terkait bangunan Ruko tersebut yang diduga tidak ada ijin IMB nya ,sedangkan Perda sendiri sudah membuat Peraturan IMB. Perda Tahun 2009, Pasal 5 Ayat 1. IMB akan melegalkan suatu bangunan yang di rencanakan sesuai dengan Tata Ruang yang ditentukan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa bangunan yang jika tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan tertera dalam Pasal 115 ayat (1) PP Nomor 36 Tahun 2005. Berdasarkan pasal ini, pemilik rumah yang tidak memiliki IMB, dapat dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sampai dengan diperolehnya izin mendirikan banguna/gedung.

Pasal 115 ayat (2) PP Nomor 36 Tahun 2005 yang berbunyi “Pemilik bangunan / gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan gedung dikenakan sanksi perintah pembongkaran”. Pasal 45 ayat (2) UUBG Selain sanksi administratif, pemilik bangunan juga dapat dikenakan sanksi berupa denda paling banyak 10% dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.

Sanksi yang didapatkan jika bangunan yang terlanjur berdiri tak memiliki Izin Mendirikan Bangunan
Pasal 48 ayat (3) UUBG
Bangunan yang telah berdiri namun tak memiliki IMB, harus memperoleh IMB dengan cara mendapatkan sertifikat layak fungsi terlebih dahulu.

Peraturan tertulis soal Izin Mendirikan Bangunan
UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan yang menurut ketentuan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (“UUBG”), rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah susun, dan rumah tinggal sementara untuk hunian termasuk dalam kategori bangunan gedung.

Pasal 7 ayat (1) UUBG
Ketika hendak didirikan, rumah, sama seperti bangunan lainnya, harus memenuhi sejumlah persyaratan administratif dan teknis, sesuai dengan fungsi dan bangunan gedung.
Pasal 7 ayat (2) UUBG

Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, serta izin mendirikan bangunan.

Pasal 40 ayat (2) huruf b UUBG
Memiliki IMB merupakan kewajiban dari pemilik bangunan gedung.
PP 36/2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
Pasal 14 ayat (1) dan (2) PP 36/2005

Setiap orang yang ingin mendirikan bangunan gedung harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan oleh pemerintah daerah (Pemda) melalui proses permohonan izin.
Pasal 15 ayat (1) PP 36/2005
Permohonan IMB kepada harus dilengkapi dengan:
Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah, data pemilik bangunan gedung, Rencana teknis bangunan gedung, hasil analisis mengenai dampak lingkungan bagi bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

Disisi lain kami pun sebagai awak media memberikan informasi dan meminta tanggapan nya ke
Ka Ketertiban Tanggerang Kota ” Gufron, terkait bangunan diatas, ” baik pa atas informasinya nanti di tindak lanjuti dengan pemanggilan oleh kasi penegakkan guna dimintai keterangan dan klarifikasi dokumen perijinan ” tutup Gufron. * ( Gunawan )

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.