Denpasar,(MR)
Pemerintah Provinsi Bali berupaya mendapatkan keuntu-ngan dengan keberadaan Bandara Internasional Ngurah Rai. Utamanya dalam hal pemasukan dari bandara seba-gai pintu masuk wisatawan mancanegara di Indonesia itu “Ada tiga opsi agar Bali men-dapat tambahan PAD (Penda-patan Asli Daerah) dari bandara. Ini hasil dari Pansus Kepari-wisataan DPRD Bali,” ungkap Sekretaris Panitia Khusus Kepa-riwisataan DPRD Bali, Ngakan Made Samudera, di Gedung DPRD Bali Selasa (6/3).
Opsi pertama, papar dia, bisa mendompleng airport tax. Dalam airport tax, urainya, wisatawan asing dikenakan biaya US$1 untuk kas Pemprov Bali. Semen-tara untuk wisatawan domestik, akan dipungut sebesar Rp5 ribu.
“Untuk wisatawan asing, jika dikalikan 2,7 juta wisatawan akan menghasilkan Rp27 miliar tiap tahun. Untuk domestik sebesar Rp7 miliar. Jadi bisa meraup sekitar Rp35 miliar,” kata Samudera.
Jika opsi pertama disetujui, selanjutnya opsi kedua adalah agar wisatawan yang berkun-jung ke seluruh obyek wisata di Bali agar masuk melalui satu pintu yaitu Bandara Ngurah Rai. Tugas Pemprov Bali, katanya, tinggal menjalin agreement dan pembahasan lebih lanjut dengan pengelola obyek wisa-ta. “Perlu kesepakatan Pemprov dengan kabupaten/kota di Bali. Ini jangka menengah,” katanya.
Opsi ketiga sebagai opsi jangka panjang adalah menye-tarakan jasa pariwisata dengan hasil tambang. “Tapi harus mengubah UU Tentang Perim-bangan dan Jasa Pertamba-ngan,” imbuh Samudera.
Dikatakan, bandara di daerah lain telah memberikan kontribusi kepada provinsi atau kabupaten/kota tempat di mana bandara itu berada. Sebut saja misalnya Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
Samudera menyebut Provin-si Banten dan Kota Tangerang mendapat pemasukan tak sedi-kit dari bandara itu. Demikian juga bandara di Batam dan Makassar, di mana Provinsi Kepulauan Riau dan Kabu-paten Maros juga mendapat pemasukan dari kedua bandara itu.
“Sementara di Bali kita nihil. Pernah kita diberi hibah sebesar Rp10 miliar oleh Angkasa Pura pada 2002. Itu setelah diprotes. Tapi hanya sekali itu saja,” imbuh Samu-dera.
Hasil Pansus Kepariwisa-taan, sambung Samudera, akan diserahkan kepada Gubernur Made Mangku Pastika. “Jika responnya positif, mari kita sama-sama melakukan tindak-lanjut. Angkasa Pura milik BUMN. Apakah kita ke BUMN atau ke Menteri Keuangan, mari rumuskan bersama,” tutur Samudera. “Kalau Kementerian Pariwisata sangat mendukung agar Pemprov Bali mendapat kontribusi dari Bandara Ngurah Rai Bali,” tukas dia. >> Nyoman AP
