Jakarta,(MR)
Diam-diam, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus mengerjakan proses audit investigasi tahap dua untuk proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang.
Di dalam proses audit yang berfokus pada proses pembahasan anggaran proyek itu di antara Pemerintah dan DPR, setidaknya 20-an anggota Komisi Pemuda dan Olahraga DPR sudah dipanggil BPK.
Salah satu yang dipanggil adalah anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Golkar, Zulfadhli. Yang terakhir kali dipanggil adalah Wakil Ketua Komisi dari Fraksi PDI Perjuangan, Utut Adianto. “Kemarin Pak Utut, Wakil Ketua Komisi, juga dimintai keterangan. Hampir semua diperiksa, sudah 20-an orang,” kata Zulfadhli di Jakarta, Selasa (26/3).
Ketika dipanggil, Zulfadhli mengaku ditanyai oleh auditor BPK terkait proses pembahasan anggaran proyek dengan nilai kurang lebih Rp 2,4 triliun itu. Para anggota itu diminta mengklarifikasi laporan seperti risalah rapat, dokumen pembahasan anggaran. “Kita berharap Maret ini auditnya bisa selesai. Audit tahap kedua ini penting untuk mengetahui aliran dana korupsinya yang diduga di angka sekitar Rp 600 miliar,” kata Zulfadhli.
Anggota Komisi X DPR lainnya, Dedy ‘Miing’ Gumelar juga mengakui bahwa dirinya pernah dipanggil BPK untuk bersaksi terkait proses pembahasan anggaran proyek itu. “Sudah lama itu,” kata Miing. “Ditanyai soal mekanisme pembahasan anggaran yang normatif di Komisi X.”
KPK sudah melangkah jauh dalam menangani proses hukum kasus itu. Sejumlah nama sudah dijadikan tersangka yakni mantan Kepala Bidang Perencanaan Kementerian Pemuda dan Olahraga Dedy Kusdinar, mantan Menpora Alifian Mallarangeng, dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
Dua nama tenar lain yang kerap disebut terlibat dalam dugaan korupsi proyek itu adalah Wamenkeu Anny Ratnawati dan Menkeu Agus Martowardoyo, yang sedang menjalani proses pencalonan sebagai Gubernur BI. >> Tedy Sutisna
