Hal-sel, (MR)
WARGA Masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan keluhkan kebijakan Dr.Muhamad Kasuba selaku Bupati Halsel yang telah melakukan penonaktifan kepada Ahmad Hadi sebagai kepala Dinas Pendidikan jelasnya bahwa hasil hering DPRD yang membidangi komisi A dan pernah di komentarin oleh ketua komisi A Asnawi Lagalante terkait persoalan dana Bansos yang kaitannya dengan Dahrun Kasuba, tetapi sampai saat ini Dahrun Kasuba masih mejalankan aktivitas sebagai mana biasanya (berkantor-red).
Ketika Ahmad Hadi di konfirmasi wartawan Media Rakyat selasa (30/10) di rumahnya tepat di desa Kupal, Ahmad Hadi mengatakan bahwa kita jangan dulu berperasangka buruk dengan kebijakan Bupati dalam hal penonaktifan ini karena masih dalam tahapan penyelidikan. Olehya itu ada sebagian masyarakat Gane keluhkan, mengapa Dana Bansos yang menjadi bahan pembicaraan publik Halsel bahkan Maluku Utara dalam hal ini yang membidangi dana Bansos adalah Dahrun Kasuba tetapi yang menjadi korban adalah Ahhmad Hadi sementara Dahrun Kasuba masih berpesta pora di atas penderitaan Ahmad Hadi kata seorang toko pemuda Gane dengan sedih.
Walau pun menurut Ahmad Hadi bahwa ini kebijakan pimpinan dalam hal ini Bupati Halsel tetapi kami dari masyarakat Gane tidak menerima hal tersbut, kalau mau menon aktifkan harus keduanya di nonaktifkan termasuk DAHRUN KASUBA agar masyarakat tidak bingung dengan kebijakan Bupati Halsel kata pemuda tersebut.
Maka dengan ini kami meminta kepada Bupati Halsel segera memanggil Dahrun Kasuba untuk mengklarifikasi terkait dengan persoalan kebijakan penonaktifan karena dengan adanya keterlibatan Dahrun Kasuba yang sementara Dahrun masih menjalan aktifitas seperti biasa, tandasnya. >>01MR
