Peserta Diklatpim IV Kota Tasik “OL” ke Surakarta

Kota Tasikmalaya,(MR)
PESERTA Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Gelombang pertama Tahun 2012 Kota Tasikmalaya melaksanakan Observasi Lapangan (OL) ke Pemerintah Kota Surakarta yang dimulai pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012. Observasi Lapangan (OL) merupakan bagian integral yang menjadi kurikulum Duklatpim IV, yaitu setelah peserta Diklatpim IV mengikuti kegiatan di kelas yang disampaikan oleh para pemateri Widyaiswara maka dipenghujung kegiatan diklat diharuskan mengikuti Observasi Lapangan (OL).
Peserta OL didampingi oleh Panitia Diklat dari Kepegawaian Kota Tasikmalaya yang dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum, Drs. H.Dindin Saepudin Ahmad, Msi Dalam sambutannya Dindin mengatakan bahwa, “Observasi Lapangan berguna untuk memberikan gambaran yang lebih nyata berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan, pelayanan publik di Kota Surakarta. Karena Pemerintah Kota Surakarta dinilai sudah lebih baik dari pada Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan publik,”. Peserta OL dibagi menjadi empat kelopok, terdiri dari dua kelompok Kesehatan, satu kelompom pendidikan dan satu kelompok infrastruktur.
“Harapan kami peserta dapat mengikuti kegiatan OL ini dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat menyerap ilmu pengetahuan dan ketika kembali ke Kota Tasikmalaya dapat menerapkan apa yang sudah diperoleh sehingga mudah-mudahan Kota Tasikmalaya dapat setidak-tidaknya meniru prestasi-prestasi yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kota Surakarta,” tandas Dindin.
Para peserta Diklatpim IV Pemerintah Kota Tasikmalaya diterima oleh Pemerintah Kota Surakarta yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Surakarta beserta OPD Kota Surakarta di Aula Balekota Surakarta.
Sekretaris Daerah Kota Surakarta mengucapkan selamat datang. Ia berpesan kepada para peserta “jangan cuma nerimo” harus punya obsesi  tapi juga jangan “ngoyo”,  Dalam sambutannya Sekda menyampaikan, “Bapak ibu harus turut mempertanggungjawabkan anggaran yang sudah dikeluarkan untuk meningkatkan kompetensi sekalian maka akuntabilitasnya dengan cara dapat mentransformasikan dari teori-teori menjadi aplikatif. Jangan sampai anak buah dibiarkan bingung karena tidak ada keputusan dari kita sebagai pimpinan walaupun pada tataran eselon IV. Harus berani mengambil keputusan, dan berani menanggung resiko dari segala keputusan yang diambil. Ke depan pemerintahan ini akan semakin di tuntut transparan dan akuntabel dengan kehadiran IT, maka semua akan lebih terbuka maka mental kita harus siap dengan perubahan-perubahan seperti itu. Birokrasi ke depan birokrasi paperless, birokrasi tanpa kertas. Sehingga mainset kita pola pikir dan pola tindak harus banyak belajar dari perubahan itu sendiri. Kita harus out off box, keluar dari kota untuk mengapai kemajuan”.
Seraya mengutip apa yang dikemukakan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara beberapa waktu yang lalu, Sekda Kota Surakarta mengatakan, “PNS yang berkompeten hanya 5 % saja dari 4,7 juta PNS. Ini harus menjadi motivasi dan cambuk untuk bisa lebih baik lagi sebagai PNS. Yang perlu itu debirokrasi dan deregulasi, hal-hal yang kontraproduktif harus dihilangkan.
Inilah agenda yang paling penting dari reformasi birokrasi. Saya harapkan peserta dapat berfikir objektif. Fakta-fakta yang ada di Pemerintahan silahkan dianalisis. Silahkan dilihat dan dipelajari semua hal yang ada di Pemeintah Kami untuk bahan pembelajaran”, pungkasnya. >> H. Ade Dimyati