Tim Monitoring RSBI Cuma Formalitas?

Jakarta,(MR)
SEKRETARIS Jendral Federasi Serikat Guru Indo-nesia (FSGI) Retno Listyarti menyatakan tim monitoring yang dibentuk Kemendikbud untuk memantau biaya masuk program rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI), tidak akan efektif.
“Buat saya pembentukan tim pemantauan semacam ini sangat tidak efektif. Kalau cuma mantau apalagi sekedar datang ke sekolah itu mah cuma formalitas. Ini hanya sikap reaktif yang tak efektif apalagi efesien,” ujar Retno saat dihubungi Senin (2/7).
Menurut Retno, seharus-nya solusi kisruh mahalnya biaya masuk RSBI bisa disederhanakan. Misalnya dengan membuat mekanisme pemantauan bersama (temasuk melibatkan guru dan masya-rakat).
“Yang penting setiap laporan dan temuan harus di follow up dengan serius dan sungguh-sungguh. Bisa buka kotak pengaduan, SMS pengaduan, email, FB, atau website, pokoknya masyarakat bisa melapor. Melalui semua sarana itu pemerintah melapor-kan hasil pantauannya dan tindaklanjutnya,” tegas-nya.
Retno menambahkan dengan solusi seperti itu, semua stakeholder akan bergerak. Akhirnya, peman-tauan berjalan lebih baik dan mudah.
Tidak Ada Gunanya
Rencana ini ditanggapi dingin oleh Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Febri Hendri. Ia menilai pembentukan tim itu terlambat dilakukan Kemendikbud.
“Terlambat kalau mau bentuk tim itu sekarang. Penerimaan siswa baru di SD, SMP dan SMA RSBI di Jakarta kan sudah selesai. Jadi, apanya yg akan dipantau?” ujar Febri saat dihubungi, Senin (2/7).
Febri justru mempertanyakan mengapa tim gabungan untuk memonitoring RSBI justru mengajak Kemendagri dan BPKP. “Mengapa tidak mengajak Mabes Polri dan Kejaksaan Agung? Hal ini menunjukkan bahwa Kemendikbud memandang pungutan hanyalah masalah administratif bukan tindak pidana korupsi (pungutan liar). Jadi, kalau Kemendikbud membuat tim dari Kejagung dan kepolisian maka sekolah yang terbukti menarik pungutan akan langsung ditindak,” lanjutnya. >> Ediatmo/Nokipa