Tanjungpinang, (MR)
DINAS Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menggelar Rapat Kerja Daerah (Raker-da) di Hotel Pelangi tanggal 06-07 Maret 2012. Dalam kegiatan Rakerda ini juga di hadiri Kepala Biro Peren-canaan Kemenakertrans RI yang diwakili oleh Conrad Hendarto, Kepala Biro Perencanaan Tenaga Kerja BAPPENAS yang diwakili oleh Muhamad Iqbal Abbas, Kepala BAPPEDA Provinsi Kepri yang diwakili oleh Kasubid Perencanaan Dan Program Teguh Sapari, Kepala Bidang dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau, para peserta dan tamu undangan dari SKPD provinsi kepri.
Dalam kata sambutannya Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau, Tago Napitapulu SE, M.Si mengatakan, Rakerda ini dilaksanakan dengan maksud agar langkah-langkah Partisipatif dan Antisipatif persiapan pelaksanaan program dan anggaran lebih terencana dan dapat diketahui kendalanya sedini mungkin.
Dalam Rakerda ini juga membahas, Tingginya tingkat pengangguran yang mencapai 7,80%, Belum kondusifnya hubungan industrial, Rendahnya tingkat kopetensi dan produktifitas tenaga kerja, Masih kurangnya pengawasan ketenagakerjaan, Masih kurangnya fasilitas dan pengembangan kawasan transmigrasi. Esensi ini menuntut agar kinerja pelaksanaan program dan anggaran lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan, dibandingkan tahun sebelumnya, ungkap Tagor.
Dalam kata sambutanya juga Tagor menyatakan “Percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan harus didukung dengan pemantapan tata kelola dan sinergi Pusat dan Daerah, pembangunan harus berorientasi pada peningkatan kesejahtraan rakyat melalui pembangunan ekonomi, penguatan demokrasi, dan penegakan hukum yang berkeadilan. Program dan kegiatan yang masih relevan harus terus dilanjutkan, dikaji kebermanfaatan dan peruntukannya bagi msarakat banyak, dan diperbaiki untuk lebih efektif dan efisien,” imbuhnya.
Dalam rangka meningkatkan kesejahtraan masyarakat, berbagai upaya harus dilaksanakan untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 7,41 persen (8,59 juta orang) pada Februari 2010, dan telah berhasil kita turunkan sebesar 6.56 persen (7,70 juta orang) pada November 2011.
Penurunan jumlah pengangguran terbukti menunjukan keberhasilan kita, meskipun kita tidak secara langsung menurunkannya. Disisi lain, kualitas angkatan kerja kita masih cukup rendah terlihat bahwa 47,87 persen dari angkatan kerja masih didominasi berpendidikan Sltp kebawah. Rendahnya pendidikan dan kurangnya keterampilan kewirausahaan (enterpreneur) bagi angkatan kerja, sehingga kurang mampu membuka lapangan pekerjaan yang baru.
Di bidang Ketransmigrasian, masalah penting yang dihadapi antar lain tuntutan pengembalian hak atas tanah (reclaiming action, garapan dan ulayat\adat) dalam pelaksanaan Transmigrasi belum sepenuhnya didukung aspek legal. >>Aldi
