Bintuni, (MR)
Persiapan organisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) di Kabupaten Teluk Bintuni. Maka Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Teluk Bintuni menggelar pelatihan Ranham bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat, di Bintuni, Jumat (24/11).
Kegiatan yang diikuti kurang lebih 50 peserta dari aparatur sipil negara (ASN) dan sejumlah unsur masyarakat dibuka secara resmi oleh Inspektur Inspektorat Teluk Bintuni, I Wayan Sidia.
Bupati Petrus Kasihiw dalam sambutannya yang dibacakan oleh inspektur mengatakan negara, pemerintah, dan organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui melindungi HAM setiap manusia tanpa kecuali.
HAM harus menjadi titik tolak dalam rangka menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Lebih lanjut I Wayan mengatakan, khususnya di kabupaten ini, agar serta dapat mampu untuk melaksanakan Ranham baik selaku ASN pada instansi pemerintah, lembaga masyarakat, atau juga masyarakat.
“Saya mengingatkan kepada kita semua bahwa tujuan Ranham adalah mendorong terciptanya masyarakat yang adail, makmur, cerdas, sejahtera dan berbudaya HAM, pendidikan HAM yang kontinu kita terus segarkan dan mantapkan, dalam melaksanakan aktifitas hendaknya memperhatikan dan menjunjung tinggi nilai -nialai HAM,” katanya.
Sementara itu pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), Melianus Ujehido mengatakan Ranham dibentuk berpedoman pada undang-undang RI, nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, serta Peraturan Presiden RI tentang Ranham indonesia tahun 2017.
Dia mengatakan tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah memberikan pendidikan HAM kepada peserta kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta menumbuh kembangkan kesadaran individuvatau kelompok baik sebagai ASN, atau unsur masyarakat dalam upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan HAM.
“Rencana pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pembentukan Sekretaris Bersama (Sekber) Ranham dan rapat koordinasi di Teluk Bintuni pada Minggu ke tiga November 2017,” katanya. >>Dina
