Trenggalek, (MR)
Di duga kurangnya trans-parasi penggunaan anggaran dana pemerintah daerah beberapa gabungan dari ormas dan wartawan melakukan swiping ke kantor Bupati dan kantor DPRD. Dalam aksinya dia menuntut kepada pemerintah daerah untuk lebih terbukanya kepada masyarakat dalam menggunakan anggaran, lebih ketatnya inspektorat dalam memantau proyek daerah, dan profesionalnya pemerintah daerah dalam menempatkan pegawainya.
Setelah menyuarakan aksi di jalan-jalan, gabungan ormas dan wartawan tersebut di terima dan di ajak duduk bersama di gedung DPRD dan di terima langsung oleh ketua DPRD Trenggalek. Dalam kesempatan duduk bersama tersebut Hardi rangga. SH menanyakan spesifikasi anggaran humas, kotrak kerjasama dan jenis kerjasama serta nomor klatur yang muncul dalam RPJMD. Dan juga tidak lupa terkait penempatan ASN mereka juga menuntut pemerintah daerah lebih jeli dan profesional dalam mengambil keputusan.
Sukaji mengatakan, sebenarnya penentuan anggaran di atur permendagri dan tentang pengelolaan keuangan dan memang salah satunya transparansi. Logika anggaran kita uang akan di terdistribusi sesudah melalui mekanisme. Jika seperti yang di sampaikan di humas maka mungkin ada anggaran yang di sepakati namun itu ranah SKPD tertentu. Logika anggaran masyarakat punya hak transparansi dan pemanfaatannya. Sebagai tpoksi kami kontrol kebijakan dan selanjudnya kontrol masyarakat adalah kontrol sosial. Jika ada penggunaan teknis yang di rasa tidak transparan maka ada inspektorat yang menertipkan.
Mengenai peopesionalisme asn mekanisme penempatan ASN namun rekomndasi tidak kami sampaikan ke masyarakat. Logika kepropesionalisme kita tegakkan pada keilmuan, memang tidak di perlukan skil.
Humas, kami tidak ada khusus sebagaimana perusahaan pers melakukan penawaran, yang mengajukan persyaratan ada 64, spesivikasi Asisten I sugeng,penempatan pejabat langkah pemda bekerjasama dengan pihak ketiga agar lebih obyektif. Di birokrasi kami ada baperjabat ini tugasnya membantu Bupati siapa yang bbm pantasdan menduduki jabatan apa. Daftar urut kepangkatan, Pengapdian Didiksi Loyalitas Tidak pernah kecela(PDLT). SK pengangkatan jabatan di kalusul terakir di tuangkan bahwa jiaka keputusan.
Mengingat kegiatan yang bersamaan dan kekurangan tenaga. Mungkin kami hanya Komisi III memang pada komisi kami tidbisa melakukan pengawasan penuh namun kita hanya merekendasikan kepada ketua. Mengakhiri, Sukaji menegaskan jika pembangunan di kabupaten trenggalek memang kurang tegasnya konsultan pengawas. >>Sur
