Kota Malang, (MR)
Gelaran pilkada kota malang masih setahun lagi yakni tahun 2018 , tapi hal ini bukan menjadi alasan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Malang untuk tidak mempersiapkan sedini mungkin gelaran Pilkada tersebut. Untuk itu Bakesbangpol telah berancang-ancang menyambut tahun politik 2018 mendatang.
Di temui Media Rakyat kamis siang(26/1) , kepala Bakesbangpol Sugiharto menjelaskan langkah yang telah di lakukan sehubungan dengan pesta demokrasi yang bakalan terjadi di kota malang nantinya. Menurut Sugiharto, pihaknya sudah berkoordinasi dengan KPU Kota Malang terkait kerjasama kedua belah pihak. “Ya, pasti kami juga ada persiapan ke Pilkada, bentuknya kerjasama dengan KPU,” katanya.
Realisasi kerjasama itu, lanjut Sugiharto, berupa sosialisasi kepada warga untuk mendongkrak tingkat partisipasi yang bertujuan untuk menekan angka golongan putih (Golput) nantinya. “Harapannya partisipasi masyarakat meningkat dibanding Pilkada sebelumnya,” kata mantan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Kadispora) itu.
Sasaran utama untuk menekan angka golput ini, imbuh pak Gik sapaan akrabnya adalah pemilih pemula sebab, potensi pemilih pemula di Kota Malang cukup tinggi, sehingga harus dimaksimalkan agar turut serta berpartisipasi mensukseskan Pilkada nantinya. Apalagi, situasi kebangsaan secara nasional pada akhir-akhir ini rentan mengalami perpecahan. Hal ini cukup menjadi perhatian bagi pihaknya. “Karena banyak pihak memanfaatkan situasi untuk kepentingan politik. Memanfaatkan agama untuk Pilkada itu tidak boleh,” tegasnya.
Saat ini, dalam rangka meningkatkan wawasan kebangsaan, termasuk mengantisipasi terjadinya perpecahan, Bakesbangpol gencar membina kader bela negara. Menurut Sugiharto, kaderisasi harus ditingkatkan dan di perkuat.
“Sehingga situasi seperti saat ini bisa dihandel anak-anak muda kita. Kalau kita lihat di medsos (media sosial) kan seperti itu. Tugas mereka nantinya meminimalisasi penyebaran isu yang belum tentu kebenarannya dan cenderung memecah belah,” imbuhnya.
Dikatakannya, terhadap gerakan-gerakan yang mengarah pada disintregrasi bangsa, kader bela negara harus berbuat. Minimal, lanjut dia, kalau tidak bisa melakukan sendiri, karena memang bukan eksekutor, harus koordinasi dengan pihak terkait. “Sampaikan informasi pada pihak berwenang. Kan kita juga punya Forum Kewaspadaan Dini Daerah, ini berfungsi juga melihat potensi, kalau perlu dipetakan.
Kita juga ada FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), semua elemen ini kita efektifkan supaya ketika ada tanda-tanda mengarah ke hal tersebut, sudah bisa diantisipasi,” pungkasnya. >>Giz
