Jakarta,(MR)
Dewan Perwakilan Rakyat diharapkan mampu mengesam-pingkan kepentingan politik sesaat dalam menyeleksi calon pimpinan Komisi Pemberan-tasan Korupsi (KPK). Sekalipun DPR merupakan lembaga politik, pemberantasan korupsi membutuhkan dukungan politik yang diarahkan bagi kepen-tingan bangsa dan negara, bukan kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
“Saya berharap anggota dewan yang terhormat menyi-sihkan kepentingan-kepenti-ngan politik sesaat. Marilah kita demi kepentingan bangsa. Meskipun DPR adalah lembaga politik, tetapi diarahkan kepada kepentingan politik untuk bangsa dan negara,” ujar juru bicara KPK Johan Budi SP, di Jakarta, Senin (24/10).
Saat ditanya mengenai kriteria pimpinan KPK, Johan mengatakan ada lima syarat bagi pimpinan KPK. Pertama, mesti seseorang yang tidak terbebani dengan sejarah hidupnya. Dengan kata lain, rekam jejak calon pemimpin KPK itu tidak berpotensi dijadikan alat bagi oknum tertentu (koruptor) untuk perlawanan balik.
Kedua, memiliki tingkat keberanian di atas rata-rata. Lembaga antisuap itu tidak membutuhkan orang-orang yang penakut. “Berani dalam pengertian tidak mudah diin-tervensi oleh kepentingan apa pun dan siapa pun,” katanya.
Ketiga, memiliki integritas, kapabilitas, dan kredibilitas baik dari segi manajemen maupun hukum.
Keempat, harus punya wibawa. Hal ini dibutuhkan untuk mengembalikan marwah KPK yang sekarang sudah agak melorot. Kelima, tidak boleh terbebani dengan kepen-tingan keluarganya.
Aroma Dendam Berhembus
Saat Dewan Perwakilan Rakyat, dalam hal ini komisi III DPR yang membidangi hukum, HAM, dan aturan perundangan mulai menguji calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (24/10). Anggota Komisi III Aboebakar Alhabsy dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menge-mukakan pihak Senayan ber-harap pemimpin KPK terpilih tidak menjadi malin kundang dengan mengamputasi kewe-nangan DPR. Hal itu disam-paikan Aboebakar dalam surat elektronik yang diterima war-tawan, Minggu (23/10) di Jakarta.
“Cukup sudah wacana itu pada periode kemarin. Jangan lagi terulang pada periode mendatang. Sebab, hal demikian dapat mengganggu hubungan baik antarlembaga,” ujar legislator PKS itu. Aboebakar merujuk pernyataan Ketua KPK Busyro Muqoddas beberapa waktu lalu yang menyarankan Senayan tidak terlibat langsung dalam seleksi pimpinan KPK.
Dalam pesan singkat yang diterima Media, beberapa waktu lalu, Busyro mengatakan selek-si sebaiknya dilakukan lembaga profesional yang nonpartisan di mana peran DPR terbatas pada pengawasan. Busyro mengatakan hal tersebut dapat menghindarkan stigma politi-sasi pada setiap pemilihan calon pimpinan KPK. >> TedyS
