Samarinda,(MR)
Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berada di urutan tiga secara nasional, yakni setelah Papua dan Riau. Kondisi ini harus mendapat perhatian serius dari semua pihak agar tidak terjadi ledakan penduduk. “Semakin banyak jumlah penduduk di suatu daerah, maka semakin banyak pula permasalahannya, baik masalah ekonomi, kesehatan, pendidikan, kriminalitas,” tutur Pelaksana Harian Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kaltim Bambang Marsudi, di Samarinda, Kamis.
Menurutnya, pengendalian jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk di Kaltim perlu menjadi titik perhatian serius semua pihak. Pasalnya, dari tahun ke tahun, jumlah penduduk di Kaltim bertambah cukup besar.
Pada 2000 jumlah penduduk Kaltim hanya 2,4 juta jiwa, tetapi berdasarkan Sensus Penduduk 2010 meningkat menjadi 3,55 juta dengan laju pertumbuhan penduduk yang juga sangat tinggi.
Misalnya, dalam kurun waktu 1990 hingga 2000, laju pertumbuhannya sebanyak 2,78 persen, dan sejak 2000 hingga 2010 menjadi 3,82 persen, sehingga ke depan akan rentan terhadap ledakan penduduk atau tingkat kelahiran sangat tinggi (baby boom).
Kondisi ini perlu diwaspadai, di antara cara yang bisa dilakukan adalah bekerja sama dengan lintas sektoral dan mitra kerja, sosialisasi pengendalian penduduk melalui Program KB dan kesehatan reproduksi secara berkelanjutan.
Lajunya pertumbuhan penduduk akan berimplikasi pada berbagai hal, di antaranya adalah menurunnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meskipun harus diakui bahwa IPM di Kaltim saat ini masih lumayan karena berada di peringkat lima secara nasional.
Namun, jika tingginya pertambahan penduduk itu dibiarkan, pemerintah daerah akan kesulitan mempertahankan apalagi menaikkan angka IPM karena beban yang harus ditanggung semakin kompleks.
Sedangkan, variabel pengukur peringakat IPM di antaranya adalah angka harapan hidup, angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, dan angka pengeluaran belanja per penduduk per bulan.
Dampak dari tingginya pertumbuhan penduduk lainnya adalah menurunnya tingkat kesejahteraan dan daya beli masyarakat, meningkatnya beban pemerintah terhadap penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur pembangunan. >> Delima
