Jakarta (MR)
Anggota Komisi X DPR RI Rohmani menilai kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam kurun waktu dua tahun yang dipimpin Andi Mallarangeng bernilai merah. “Kesimpulan itu setelah dilakukan kajian dan diskusi evaluasi dua tahun kinerja mitra komisi X DPR,” kata legislator yang membidangi masalah pendidikan, olahraga dan kebudayaan itu melalui surat elektronik di Jakarta, Selasa (27/9) malam.
Mitra Komisi X DPR adalah Kementerian Pendidikan Nasio-nal (Kemediknas), Kemenpora, Kementerian Kebudayaan dan Parawisata (Kemenbudpar) dan Perpustakaan Nasional.
Rohmani mengemukakan, ada sejumlah alasan kenapa Kemenpora dinilainya menda-pat rapor merah. Pertama, masa-lah akuntabilitas dan integritas lembaga. Pada periode ini, terjadi korupsi di lingkungan Kemenpora, korupsi pemba-ngunan wisma atlet SEA Games. “Hal ini menjadi cacat paling besar karena Presiden telah berjanji akan memimpin sendiri pemberantasan korupsi. Ironis-nya, korupsi justru terjadi di lingkungan kementerian yang dipimpin langsung orang-orang dekat Presiden,” kata politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Kedua, persoalan kapasi-tas. Menurut Rohmani, kapasi-tas Kemenpora dalam memim-pin sangat mengecewakan. Hal ini tampak dari keterlambatan pencairan dana kegiatan SEA Games 2011 atau daya serap anggaran.
Hingga mendekati pelaksa-naan, kata dia, Kemenpora belum juga bisa mencairkan dana pesta olehraga negara-negara ASEAN tersebut. “Pelaksanaan SEA Games sudah jelas waktunya. Sayang-nya, Kemenpora tidak bisa mencairkan dananya. Akibat-nya, Rp1,2 triliun dana penga-daan barang dan jasa SEA Games harus melalui penunju-kan langsung. Kalau bukan karena menyelamatkan muka bangsa ini, penunjukan itu tidak bisa ditoleransi,” kata Rohmani.
Ketiga, kegagalan meng-angkat prestasi olahraga nasio-nal. Ia merujuk pada PSSI yang gagal mencapai supermasi tertinggi dalam kancah sepak bola ASEAN.
Kemenpora, kata dia, memiliki andil atas kegagalan Timnas tersebut. Belum lagi, kegagalan Kemenpora menjadi fasilitator kisruh PSSI beberapa waktu yang lalu.
Keempat, Kemenpora belum memiliki “grand design” pengembangan dan pember-dayaan pemuda, di mana sampai saat ini peta jalan (road map) pengembangan dan pemberda-yaan pemuda Indonesia belum jelas. “Sebenarnya, dengan indikator-indikator tersebut, Kemenpora sudah bisa dikata-kan gagal menjalankan fungsi-nya,” katanya menambakan.
Ia mengatakan, masih banyak persoalan lainnya, sehingga Kemenpora harus lebih serius dan melibatkan banyak pihak dalam memba-ngun kegemilangan olahraga nasional serta dalam pember-dayaan pemuda. (Hengki)
