6018 Anak Usia Sekolah di 10 Kabupaten Kota Maluku Utara Tidak Mendapat Layanan Pendidikan Formal

Maluku Utara, (MR) – Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Propinsi Maluku Utara saat ini memiliki 3 program utama yang seklaligus menjadi program balai yakni pengembangan model, pengembangan mutu dan supervise. Diwawancarai MR kepala balai Ridwan Ali, SE, ME menuturkan sejalan dengan Program Indonesia Pintar  yang dihelat pemerintah pusat pihaknya saat ini telah melakukan pendataan terhadap anak usia sekolah yang tidak bersekolah.

Hasil pendataan terdapat 6018 anak usia sekolah yang tidak mendapat layanan pendidikan formal yang sebarannya di 10 Kabupaten Kota Maluku Utara. “data keberadaan anak yang tidak bersekolah ini selanjutnya akan ditawarkan 2 opsi yakni melanjutkan kependidikan formal atau ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Karena mereka nanti akan mendapat KIP atau Kartu Indoensia Pintar” aku Ridwan pada MR.

Menurutnya factor penyebab anak usia sekolah yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ini disebabkan karena karena factor ekonomi dan menikah pada usia muda. Ia juga menjelaskan syarat untuk mendapatka KIP seorang anak harus terdaftar didata pokok pendidikan.

Data tersebut ada untuk pendidikan formal dan non formal disetiap kabupaten kota. Kaitannya dengan lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) khusus untuk kota ternate terdapat 127 lembaga PAUD. “dari 127 itu ada juga yang sudah tidak aktif. Kita tetap akan melakukan verifikasi dan evaluasi dari aspek pemetaan mutu yang pijakannya pada 8 standar pendidikan. Jika ditemukan belum memenuhi 8 standar tersebut maka kita akan melakukan pembinaan” demikian Ridwan.

Kedepan menurutnya berdasarkan visi kelembagaan pihaknya berkomitmen untuk bisa mengembangkan Pendidikan Non Formal (PNF) yang lebih maju dan berkompeten seperti daerah lain.  “keberadaan lembaga ini baru dibentuk beberapa bulan lalu sebagai lembaga vertical makanya kita sementara lagi focus untuk penataan kelembagaan, kita berharap dengan rencana program yang lagi disusun dan melalui sumber pembiayaan APBN program kita bisa menyentuh langsung kemasyarakat dan seungguhnya kita butuh kerjasama juga dengan mitra kita seperti HIMPAUDI, Forum PKBM dan HIPKI” jelas Ridwan pada MR. >>Ateng

Related posts