Natuna,(MR)
NIAT baik Tim Tipikor Polda Kepri, untuk melakukan pengusutan sejumlah kasus “korupsi” air bersih di Kabupaten Natuna, pantas kita acungi jempol.Tepatnya, rabu pekan lalu, aparat hukum berbaju coklat ini resmi turun ke lapangan. “ Ada sekitar 4 orang, datang ke pulau tiga untuk melakukan kroscek, tentang pekerjaan, proyek air bersih di Desa Sabang Mawang,” ucap Muktarudin melalui ponselnya, sesaat tim itu tiba dilokasi.
Menurut tokoh pemuda itu, Tim Tipikor yang datang, di dampingi langsung, oleh Kades Sabang mawang, hingga kelokasi proyek. Mudah-mudahan, permasalahan ini cepat selesai, Kita minta aparat penegak hukum, bekerja maksimal, agar persoalan ini terang benderang. “ Sebagai masyarakat Sabang Mawang, kita prihatin melihat paket air bersih 1,7 millyar, tidak dapat dinikmati oleh masyarakat setempat. Pada hal anggarannya sangat besar, Kita minta persoalan ini diproses secara hukum,” pinta Muktaruddin, sembari mengucapkan terima kasih telah mengespos berita, sehingga aparat meresponnya.
Salah satu tim tipikor dari Polda Kepri membenarkan jika mereka telah turun kelapangan. Kendati demikian Ia tidak berani, berkomentar banyak tentang adanya temuan dilapangan. Untuk air Bersih di Bunguran tengah tidak sempat dicek karena kami sudah malam pulang dari Pulau Tiga, ucapnya.
Ketua kordinator Indonesia Corrupsion Wach, Kabupaten Natuna Amrullah, pernah berjanji, akan segera melaporkan kasus ini kepada Kajati Kepri. Disela sela kesibukan, Ia menegaskan, Pihaknya telah kordinasi dengan ketua ICW, Kepri, untuk segera melaporkan temuan ini ke Kajati. Saat ini, kita telah mengumpulkan berkas-berkasnya, Insya Allah, senin akan kita terbangkan ke Kepri, guna ditindak lanjuti, di Kajati, ucap Amrullah dikantornya Sabtu 3 pekan lalu.
“Kita tidak main-main, ini uang rakyat lo, kalau pekerjaan tidak jelas, yang dirugikan masyarakat juga, ucap Amrullah. Seandainya kasus ini tidak mendapat respon dari Kajati, maka akan kita giring ke KPK,” tantang Amrullah. Jika dilihat dari sisi buruknya, kasus ini sudah jelas ada kong-kalikong. Soalnya, dari sekian banyak paket Sarana air bersih, di danai dari APBN, melalui DAK (Dana Alokasi Khusus), semuanya bermasalah, artinya sampai saat ini belum ada ajang mamfaat bagi masyarakat. Apakah ini bukan korupsi ! ucap Amrullah penuh tanya. Kita ingin aparat hukum bekerjalah dengan hati nurani, jangan masuk angin, papar bang Am sapaan akrabnya.
Amrullah menilai, aparat penengak hukum masih lamban dalam menangani berbagai kasus bermasalah khususnya Kabupaten Natuna. Polemik yang terjadi dalam penyelesaian paket proyek air bersih di Kabupaten Natuna, ditenggarai mengandung aroma “korupsi”. Kendati demikian belum ada tanda-tanda gebrakan dari aparat penengak hukum. “ Kita ingin bukti nyata dari Aparat hukum, apakah benar mereka mau turun kelapangan, untuk menyelidiki dugaan korupsinya,” katanya. pada edisi lalu.
Ia meminta berbagai elemen di Natuna, agar segera merespon permasalahan ini. Buat apa Provinsi memberikan proyek, jika hanya meninggalkan masalah ?. “ Kami sebagai ormas resmi, akan segera mendesak aparat penengak hukum, agar segera bertindak. Kami tidak menginginkan janji, tetapi bukti. Kami siap mendampingi dilapangan jika mereka menginginkan. Menurut Dia Proyek Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Pekerjaan Cipta Karya Provinsi Kepri. Pengelolaan air minum Provinsi Kepri di nahkodai Paulus diduga lahan empuk bagi “koruptor”.
Pembangunan paket sarana air bersih di Desa Sabang Mawang,1,7 M dan Desa Air Legit kecamatan Bunguran Tengah, dengan pagu dana 5.729.081.000 ini, terendus aroma “KKN”. Paket air bersih dari DAK ( Dana Alokasi Khusus) Pusat ini, seharusnya sudah selesai Desember 2012. Namun fakta dilapangan, hingga berita ini diturunkan, masih tampak para pekerja melakukan aktivitas. Hal inilah yang membuat Amrullah bertanya-tanya. Sepengetahuan Dirinya, dana DAK, tidak ada tahun berjalan. Artinya, setiap paket proyek harus selesai akhir Desember, jika tidak harus dilakukan pemutusan hubungan kerja, sisa anggaran kembali ke kas Negara.
Paket pekerjaan di desa Air legit, Kecamatan Bunguran Tengah, berbanding terbalik. Dari hasil laporan dan fakta dilapangan, jelas ada yang tidak beres dalam paket ini. Ia meminta agar aparat penengak hukum baik Kejaksaan maupun Kepolisian, agar segera bertindak. Salah satu contoh proyek bermasalah di Natuna dari DAK adalah, paket sarana air bersih di Ranai Darat, Ceruk, Sabang Mawang, dan Bunguran tegah, tepatnya Tapau, semuanya memakai dana DAK, dengan pagu dana millyaran rupiah belum bisa dimamfaatkan
Ketua Kordinator ICW Natuna Amrullah, berjanji, membawa persoalan ini sampai ketingkat yang lebih tinggi. Banyaknya “kasus ” air bersih di Kabupaten Natuna, membuat Ketua ICW Natuna ini, gerah. Tepatnya selasa dua pekan lalu, Amrullah meminta semua dokumen, Baik data laporan masyarakat beserta photo kegiatan, maupun pemberitaan, pertama sampai edisi ke enam, bakal dijadikan bahan acuan untuk laporan ke ICW Kepri dan selanjutnya dilaporkan ke Kajati.
Sayangnya Janji Ketua ICW Kordinator Natuna itu hanya Gertak Sambal. Jumat tanggal 1 Maret, wartawan Koran ini mencoba menghubungi Amrullah, apakah telah dilaporkan ke Kajati atau tidak, guna melengkapi pemberitaan. Melalui telepon seluler, Amrullah mengakui, masih ditelaah dan akan dilaporkan dalam dua hari kedepan. Namun seribu kali sayang, sampai berita ini diturunkan belum ada tindakan tentang penyerahan berkas ke Kajati Kepri, seperti janji sebelumnya. Besar kemungkinan, ICW Kepri telah masuk “ angin,” sehingga berkas yang telah dikirimkan oleh Ketua Kordinator ICW Natuna, tidak jelas rimbanya. >> Roy
