Kotamobagu, (MR)
Musyawarah Daerah ( MUSDA ) Partai Amanat Nasional (PAN) yang di laksanakan di gedung cempaka putih untuk menentukantukan siapa yang akan memimpin dan menjalankan partai politik yang berlambang matahari putih tersebut ,namun di kegiatan sela-sela musyawarah sempat di warnai penolakan terhadap keputusan rekom dari,(dewan pimpinan wilayah) DPW hanya mengusung 4 nama dari 33 nama yang mendaftar untuk menjadi formotur.
Penolakan ini di lakukan oleh kader pan yang mengaku mereka adalah DPC sebagai ranting cabang pan bukan tim formatur yang memilih ketua DPD,PAN KOTAMOBAGU .
Menurut salah satu kordinasi yang mewakili ranting yang berjumlah 23 orang yakni sumitro lasabuda bahwa menolak musda dengan system formatur,jika tuntutan mereka tidak di penuhi mereka akan adakan musda tandingan ujar “ sumitro pada saat di wawancarai awak media.
Pada hari yang sama tatong bara menghadiri acara kegiatan drug race yang di laksanakan di kelurahan matali untuk melihat kegiatan langsung sekaligus memberikan motivasi di acara iven tersebut.setelah kembali dari acara kegiatan drug race tatong bara beserta rombongan menuju pulang ,namun di saat perjalanan “ TB ” melihat para kader pan sedang nongkrong asyik di café bogani,maka pada saat itu juga tatong bara meluangkan waktu sejenak bertemu dengan para kader pan,maka pada saat itu juga kami sebagian ada beberapa media langsung bertemu dengan tatong bara untuk konfirmasi kejadian yang di alami sebagian ranting pada saat itu,ujar tatong bahwa saya menerima sms dari teman-teman kader pan apakah kejadian itu benar atau tidak,namun saya sangat perihatin dengan mekanisme seperti ini,karna anggaran dasar anggaran rumah tangga jelas mengatur, forum musyawarah ini harus memilih sesuai dengan mekanisme, dan mereka harus di libatkan bahwa namanya forum musyawrah “lanjut tatong saya sangat marah pada teman-teman ini kalau tidak menghargai proses demokrasi kalau mereka keluar karena kalah,itu tidak dewasa ,tetapi kalau mekanisme yang di rusak atau di langgar wajib hukumnya mereka mengoreksi atau memprotes mekanisme atau forum musda ini.
Ketika pendaftaran kemudian di verifikasi,data verifikasi itu ada dalam anggaran dasar rumah tangga,KTA nya ada atau tidak,pernah menjadi pengurus tidak,tapi kalau tendensnya yang di gunakan tidak boleh,setelah itu forum untuk memilih empat orang,bukan DPW yang memutuskan 4 orang itu, namun forum yang memilih itu, bukan otoritas DPW. Ini yang saya coba untuk klarifikasi.tapi kalau kitak tidak dewasa melihat anggaran dasar rumah tangga,,ini adalah kehancuran dalam satu tubuh organisasi,di sela-sela wawancara awak media. >>Neni
