Bombana, (MR)
Kepala Kantor Perumahan Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulaeman Fachrani, SH., M.Si, mengatakan hingga saat ini, pihaknya telah melaksanakan program bedah rumah sebanyak 2.397 unit bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Bombana.
Bedah rumah yang merupakan program peningkatan kulaitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah tersebut, lanjutnya, berjalan sukses tanpa menyisakan masalah di lapangan. Meskipun, kata dia, program ini memiliki resiko tinggi, namun tetap berjalan lancar karena pelaksanaannya terkoordinasi dengan baik dan mengacu pada petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan.
“Ini sangat beresiko, karena barang (bedah rumah, red.) ini menggiurkan. Tapi, Alhamdulillah aman-aman saja. Kan ada juknis, kalau tidak memenuhi syarat, ya kita tidak kasi. Jadi supaya aman kita jalankan sesuai Juknis dan komunikasi di semua tingkatan hingga di desa dilakukan dengan baik,” ujar Sulaeman, kepada Media Rakyat di ruang kerjanya, Jum’at (28/10).
Sejak didirikan Tahun 2013, Kantor Perumahan Rakyat yang baru satu-satunya di Suawesi Tenggara ini setiap Tahun mendapat program dari pemerintah pusat. Keberhasilan Kantor ini, menjadikan Bombana meraih peringkat pertama se-Indonesia Tengah dalam hal pengelolaan program perumahan nasional pada Tahun 2015 .
Karena keberhasilannya itu, Sulaeman kembali memproyeksikan untuk membangun 1.845 unit rumah pada 2017 yang tersebar di 6 kecamatan, masing-masing, Kecamatan (Desa Watu-watu) 50 unit, Poleang Timur 450, Tontonunu 245, Kabaena Timur 506, Poleang Tenggara 230 dan Kepulauan Masaloka Raya 264. Dari jumlah tersebut, yang pasti dibangun Tahun 2017 sebanyak 500 unit, masing-masing 50 unit di Lantari Jaya dan 450 di Poleang Timur, karena keduanya telah mendapatkan peretujuan dari Kementerian PU dan Perumahan Rakyat berupa Surat Keputusan (SK) dan Surat Perjanjian Kerja Sama. “Saya sudah tanda tangani MoU (Memorandum of Understanding, red.),” ujarnya.
Selebihnya, kata dia, masih dalam proses perjuangan dan tergantung pada kebijakan penganggaran nasional. “Kalau kebijakan penganggaran nasional stabil, maka semua itu bisa terealisasi. Tapi saya usahakan bisa terakomodir di 2017,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Sulaeman mengungkapkan, bahwa dalam hal program perumahan nasional masih banyak peluang yang dapat diperjuangkan untuk dibawa ke Bombana. Antara lain, Program Bantuan Stimulasi Prumahan Swadaya (BSPS) Strategi dan BSPS Aspirasi. Kadua program ini belum pernah masuk di Bombana. “Belum pernah ada. Saya berharap keduanya bisa masuk Bombana,” imbuhnya.
Karena itu, ia berharap kerja sama semua elemen masyarakat, kepala desa dan lurah untuk bersama-sama berjuang menghadirkan program tersebut di Bombana. Khusus program BSPS Aspirasi masyarakat dan Kepala Desa/Lurah dapat mengajukan langsung ke Komisi V DPR RI. >>HT
