Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Kegiatan Pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan

Humbahas, (MR)
Rencana kelanjutan pembangunan desa semakin aktif dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah. Berkaitan dengan hal ini, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Kegiatan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan seluruh Pemerintah Desa se-Kabupaten. Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaran Desa (BPD) dari 5 Kecamatan antara lain Kecamatan Doloksanggul, Kecamatan Bakti Raja, Pollung, Onan Ganjang dan Siajama Polang (31-01) di Aula Huta Mas yang sebelumnya telah dilakukan di Kecamatan Parlilitan, Pakkat dan Tara Bintang (26-01) dan di Kecamatan Lintong, Paranginan (27-01). Adapun dilakukannya Kegiatan ini bertujuan tidak terjadinya Program Kegiatan yang tumpang tindih di dalam Rencana Pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Drs. Vandeik Simanungkalit, MM mengatakan seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Humbang Hasundutan harus mengumumkan secara resmi kepada masyarakat jumlah ADD yang diterima oleh Desa. Dan data rencana pembangunan beserta penggunaan dana secara rinci ditempelkan di Kantor Kepala Desa untuk diketahui Masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk menjaga dana tersebut tidak digunakan ke bangunan yang bukan dari rencana pembangunan desa yang dilakukan bersama-sama masyarakat dan inilah yang dinamakan Transparansi Penggunaan Anggaran, katanya. ditambahkannya pula. Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan tersebut harus mengutamakan pengusaha dan masyarakat desa bekerja. Hal ini diupayakan agar pergerakan ekonomi di desa tersebut berjalan lancar, sebab uang berputar di wilayah desa itu sendiri disamping untuk memberdayakan penduduk setempat, ungkapnya.

Rencana penerimaan dana desa se-Kabupaten Humbang Hasundutan dengan total desa sebanyak 153 desa di 10 Kecamatan untuk Tahun 2017, yang bersumber dari APBN kurang lebih berkisar Rp. 117 M dan yang bersumber dari APBD kurang lebih berkisar Rp. 55 M dapat dipergunakan sesuai dengan harapan masyarakat se-Kabupaten Humbang Hasundutan.

Disisi lain, ketika kami tanyakan respon dan tanggapan dari Kepala Desa atas paparan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak tersebut mengatakan, Saya sepakat dengan hal tersebut, dan saya akan melakukan hal tersebut demi tercapainya pembanguna desa yang berkelanjutan, sebab hal ini saya anggap positif dan sangat membantu kami kedepan dari sasaran-sasaran orang yang menganggap kami Kepala Desa tidak mampu menggunakan anggaran, kata seorang Kepala Desa yang tidak mau disebut namanya seraya tersenyum.

Iya betul, transparansi penggunaan Anggaran Dana Desa itu harus dilaporkan Kepala Desa kepada masyarakat, agar kami tahu berapa anggaran yang digunakan untuk membangun apapun itu. Kami tidak mau Dana Desa yang diberikan Pemerintah untuk membangun desa digunakan tidak pada tempatnya, kata salah seorang Warga. >>Harry Simamora

Related posts