Proyek Titipan Didisdik Kepri, Tanpa DED?

Ketua Komisi I DPRD Natuna Raja MarzuniRaja Marzuni: Akan Kita Pertanyakan Kepada Disdik Provinsi

Natuna, (MR)
Satu persatu lembaran kelam Disdik Provinsi, mulai terkuak. Pembangunan SMK Teknik mesin di kabupaten Natuna, disponsori  Disdik Provinsi dari awal sudah,” bermasalah”. Hal tersebut dikarenakan, pembangunan Proyek tersebut, didirikan di atas lahan salah satu warga dengan  status tanah, tidak jelas. Artinya proyek dilaksanakan, sementara lahan masih milik masyarakat. Alhasil, status bangunan “abu-abu”, Parahnya lagi, dari hasil penelusuran wartawan koran ini, DED pembangunan SMK Teknik Mesin, tidak “terdaftar di LPSE” Provinsi. Oleh sebab itu ,dapat  disimpulkan proyek ini , merupakan  titipan dan layak diperiksa oleh aparat hukum.

Ketika persoalan ini, mencuat kepermukaan, saling tuding antara Disdik Provinsi dengan Disdik Kabupaten Natunapun terjadi. Berusaha membersihkan nama, Yuzet selaku, sekretaris Disdik Provinsi menuding, jika pembangunan SMK Teknik Mesin, merupakan pengajuan, proposal  Disdik Natuna. “Kami sipatnya hanya membangun, soal  pembebasan lahan  dan anak  didiknya, merupakan  tugas Disdik Natuna” ucap Yuzet, ketika dikonfirmasi wartawan koran ini diruang kerja rabu 04 /03. Disdik Natuna kok, yang buat proposal, sehingga Kami membangunnya. ucapnya

Sayangnya, peryataan Yuzet ini, dipatahkan langsung oleh  Kasubag  Penyusunan Program Dinas Pendidikan Natuna. Nasria. saat di konfirmasi, 2 pekan lalu, mengecam pembangunan SMK Teknik mesin di Desa Ceruk kabupaten Natuna, tidak sesuai aturan Depertemen Pendidikan. Ia menyatakan, lokasi sekolah menengah kejuruan, minimal membutuhkan area 6 hektar, sementara faktanya hanya 1 hektar, itupun tidak di lengkapi fasilitas listrik dan air. Bahkan hanya ada jalan setapak menuju sekolah. “Selain itu, untuk calon siswanya, mau diambil dari mana, apakah ada siswa SMP Tanjung mau sekolah  di hutan  sana?. Kalaupun ada, anak desa Ceruk, kira-kira mereka mau tidak ya?”, sebut Nasria balik bertanya.

Nasria terlihat kecewa, karna pendirian sekolah, tidak melibatkan Dinas pendidikan Natuna. Banyaknya persoalan bakal muncul ketika sekolah ini dibuka. Mulai dari tenaga pengajar, fasilitas, serta legalitas sekolah masih belum jelas. Ini semua  bakal  menjadi pertanyaan di kalangan masyarakat. Kapan SMK Teknik Mesin ini dapat dipungsikan? Saya secara langsung, pernah mempertanyakan persoalan ini ke provinsi, tapi tidak di “gubris”. Oleh sebab itu, Dinas pendidikan Natuna  pastikan, tidak akan memperhatikan gedung SMK, sampai ada serah terima.

Sementara itu Camat, Bunguran. Timur Laut, Ahmad, ketika dikonfirmasi terkait keberadaan bangunan, pernah mengusulkan, agar di bangun di dekat kantor camat, namun, tidak di “gubris”. Disdik provinsi  dan terus tancap. “Kita sudah minta agar pembangunan dilakukan di dekat kantor camat, karena akses dan fasilitas sudah tersedia,” tapi mereka tak hiraukan.

Kadis Pendidikan Natuna Agus Supardi, ketika dikonfirmasi soal sekolah tersebut, mengaku tidak tahu soal pembangunan itu. SMK Teknik belum ada penyerahan kepada Pemkab Natuna. Memang kemarin Pemkab Natuna telah mengupayakan anggaran pembebasan lahannya, dan telah muncul di dipa. Tapi karena belum ada serah terima bagunan, Kita tidak berani membebaskan. Lagi pula sekolah itu tempatnya tidak layak, karena akses jauh dari Pemukiman masyarakat.

Keberadaan gedung SMK Teknik Mesin di Desa Ceruk, Kecamatan Bunguran Timur Laut, terus menuai “hujatan”. Proyek tahun anggaran 2013, bersumber dari dana  APBD Provinsi Kepri, diduga ditunggani politik. Kabarnya Nama mantan anggota DPRD Kepri Periode 2009-2014  Fahmi Fikri turut terbawa, bersama Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK) Dinas Pendidikan Kepri,  Abdillah, mereka dituding orang paling berkopenten. Namun semenjak Fahmi kalah, pesta pileg tahun lalu.Kejelasan ganti rugi lahan tersebut, lenyap begitu saja.

Ketua Komisi I DPRD Natuna, Raja Marzuni, berjanji, akan segera, melakukan pertemuan dengan Disdik Kepri, guna mempertanyakan kejelasan terkait pembangunan SMK Teknik Mesin di Desa ceruk. Rencananya Kami komisi I akan berangkat dan mempertanyakan, kenapa sekolah tersebut dibagun ditengah-tengah kebun. Nanti pulang dari sana (Tanjung Pinang), baru kita lakukan sidak, ucap Raja Marzuni.

Pada berita sebelumnya, SMK teknik mesin, menjadi pembicangan hangat ditengah-tengah masyarakat khususnya di Kecamatan Bunguran Timur laut. Hal tersebut dikarenakan, sejak dibangun, tahun 2013 silam, hingga sekarang, belum ada tanda-tanda mau ditempati. Selain berada di tengah  kebun, bangunan belum layak.

Padahal Disdik Provinsi, tidak tanggung-tanggung mengelontorkan anggaran untuk membangun 4 ruangan SMK teknik  sebesar 1.080.000. 000 (Satu milyar delapan puluh juta rupiah). Anggaran tersebut dinilai sangat pantastis, sebab bangunan belum ada pelapon dan lantainya belum dikeramik. Kini bagunan, telah ditumbuhi semak belukar, sebahagian dinding sudah mulai retak, karena berada ditepi jurang. Untuk itu diminta aparat hukum turun tangan untuk melakukan pengecekan.

Bukan hanya disitu saja, Jelun pemilik lahan, mengaku merasa “ditipu”. Pasalnya, Ia dijanjikan, akan memberikan ganti rugi tanah jika mau menghibahkan separah tanahnya, guna dijadikan pembangunan SMK. Merasa dijanjikan, orang tua inipun merelakan tanahnya, dihibah 1 Ha, dengan catatan 1 Ha lagi diganti rugi  Rp.20.000/meter.

Namun tak disangka, itu hanya janji kosong, Saya merasa kena tipu, kalau tak dibayar tahun ini akan Saya bongkar, karena Saya merupakan pemilik tanah yang sah. Surat alasaknya masih ada sama kami timpal Hazizah istri Jelun. Kalau Bapak sudah capek mempertanyakan hal itu baik kepada provinsi, Daerah, maupun kepada DPRD. Dulu yang datang ketempat Saya, Fahmi Idris bersama Kades, namun karena sudah tak duduk lagi, mereka lepas tangan. Fahmi sendiri sudah tak bisa dihubungi, nonya tak aktif lagi ucap Hazizah

Sementara itu Kepala UPTD Dinas pendidikan Kabupaten Natuna Mohmad Syah, mengaku salah satu yayasan menyuruhnya mencari murid, agar tahun ini bisa beroperasi. Namun dari kondisi bangunan, Saya bilang belum layak untuk ditempati. Selain plapon belum ada, lantai juga belum dikeramik. Seandainya  murid ada, siapa yang mau mengajar disana, dan bagaimana biaya operasionalnya, Listrik sama jalan saja belum memadai, ucap nya. Kepala UPTD ini juga mengaku, jika pemilik tanah merasa ditipu. Awalnya pemilik tanah mau memberikan sebahagian tanahnya dikarenakan, telah dijanjikan sebahagian  bakal diganti rugi, tapi sampai hari ini tak kesampaian .

Mengenai adanya mobilier untuk sekolah itu, pihaknya tidak tahu, karena tidak ada koordinasi dari mulai membangun sampai hari ini. Jadi pembangunan SMK Teknik itu, masih milik Provinsi karena belum diserah terimakan. Kenapa dibagun disana, kami juga tidak tahu, karena awalnya mau dibangun dekat kantor camat, tapi tak jadi.Dan dipastikan tahun ini SMK Teknik Mesin tidak bakal beroperasi karena belum layak.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Yatim Mustafa, ketika dikonfirmasi lewat telepon seluler, merasa terusik. Ia tidak terima jika wartawan mau mempublikasikan kebobrokan kinerjanya. Kalian wartawan kerjanya mau cari-cari kesalahan saja ya, Hardik sang kadis lewat telepon. Masalah pembebasan lahan bukan kami yang berjanji tapi Fahmi Idris. Natuna itu banyak masalah, jadi Kami bangun itu dengan niat baik. Nanti akan kami utus tim khusus kesana papar sang kadis. Kita tetap akan teruskan pembangunannya.

Beberapa saat kemudian Abdillah selaku PPTK, melakukan klarifikasi terkait pembangunan itu. Untuk pembangunan gedung anggaran 1 milyar 80 juta, itu belum termasuk untuk plapon, sama keramik.

Rencananya untuk plapon dan keramik bakal kita kucurkan tahun ini. Untuk mobiler sudah disiapkan dan sudah diantar. Sayangnya mobiler tersebut dititip di pasar ceruk. Abdillah juga mengaku bahwa pembangunan SMK teknik mesin atas petunjuk dari Kades Ceruk Romawi, dan telah dilakukan pengecekan, lokasinya layak.

Pernyataan PPTK Disdik Provinsi ini, bertolak belakang dengan fakta dilapangan. Dari hasil investigasi dilapangan, pembangunan SMK teknik mesin oleh Disdik Provinsi, kuat dugaan ditunggangi politik. Sebab nama Fahmi Idris mantan anggota DPRD Provinsi terseret didalamnya. Selain lokasinya jauh dari Pemukiman, akses penerangan juga tidak ada. Kondisi bangunan juga berada ditepi jurang, sehingga rawan longsor. Jadi pertayaan mengapa pembangunan pasilitas tambahan SMK ini masih terus berlanjut?, sementara lahan saja sudah bermasalah?. >>Roy

 

Related posts