Ketua DPRD Natuna: Mau tidak mau Pilkada serentak harus Dilakukan

Natuna, (MR)
UU yang mengharuskan pilkada serentak dilakukan, teryata tidak semua menyambut baik. Ultimatum yang dilakukan oleh Mendagri, membuat sejumlah Daerah kelabakan. Hal tersebut dikarenakan pengesahan UU Pilkada disahkan setelah sejumlah Daerah melakukan pengesahan APBD. Alhasil sejumlah Kepala daerah Pusing tujuh keliling.

Sebelumnya, Bupati Natuna Ilyas Sabli, pernah berharap agar Pilkada serentak untuk Natuna bisa diundur tahun 2017 mendatang, Hal tersebut sangat beralasan karena Natuna dibenturkan masalah anggaran. Banyangkan saja, hancurnya harga minyak Dunia, memaksa  DBH Natuna anjlok. Sehingga anggaran APBD Natuna, defisit 490 millyar. Oleh sebab itu banyak kegiatan yang sudah direncanakan harus dipangkas. Jika tahun ini juga harus dilakukan Pilkada serentak APBD Natuna tidak hanya dipangkas melainkan dibotak habis. Meski demi kian Menteri dalam Negeri pernah berwacana, memanggil seluruh kepala daerah yang keuangan nya tidak memadai untuk dicari solusi dan jalan keluarnya.

Peryataan Sang menteri memang terlaksana. Seluruh Kepala daerah bersama Ketua DPRD beberapa waktu lalu, dipanggil untuk membicarakan kesiapan daerah terkait pilkada Serentak, serta mencari solusi terkait kemampuan keuangan daerah. Sayangnya, pertemuan tersebut tidak pernah membahas soal kemampuan keuangan daerah. Yang terjadi, ultimatum, kebijakan yang tidak berpihak. Pilkada serentak merupakan harga mati tidak bisa ditawar-tawar. Silahkan Kepala daerah mencari anggarannya, dulu, nanti baru direvisi paparnya.

Menurut Ilyas, kedatangan mereka dalam undangan rapat koordinasi terkait Pilkada serentak, tidak ada membahas soal kemampuan keuangan Daerah. Dalam pertemuan tersebut yang dibahas mengenai Pemerintah siap tidak siap mau tidak mau, harus menyelenggarakan Pilkada Serentak.pada tanggal 9 desember mendatang.Wajib dilaksanakan.Terkait pendanaan, cukup Bupati memberitahukan secara tertulis kepada DPRD.

Sesuai permintaan dari KPU, anggaran Pilkada 14 millyar, Daerah harus menyiapkan 11 millyar sisanya dari Provinsi. Sesuai dengan instruksi, maka bakal ada lagi kegiatan yang dipangkas.Iya percuma juga Kita disuruh bawa catatan kecil, tapi tidak bisa kita utarakan papar Bupati. Intinya siap tak siap, pilkada serentak harus dilakukan.

Sementara itu Ketua DPRD Natuna,Yusripandi, sedikit kece wa dengan rapat kordinasi Pilkada Serentak tersebut. Alasannya, peryataan Mendagri, akan mencari solusi jika Daerah itu tidak mampu hanya isapan jempol. Kenyataan dilapangan, Seluruh Kepala daerah  dan DPRD yang hadir dalam rapat kordinasi Pilkasda Serentak tidak diberi waktu untuk berbicara.

Yang dibahas hanya pilkada serentak harus dilakukan, dan daerah dipaksa untuk mencari anggarannya. Sementara bantuan dana dari APBN nihil, semua ditumpahkan klepada APBD.Artinya daerah dipaksa mencari anggaran untuk persiapan Pilkada Serentak.

Anggaran tersebut nantinya diberikan kepada KPU, dengan cara dihibahkan. Sehingga pertanggung jawaban murni dilakukan oleh KPU.Dalam rapat koordinasi itu, hadir Mendagri, Menkumham, Ketua KPU serta Wakil Menteri keuangan.Dalam pertemuan tersebut ada tiga sisi. Katanya ada pertemuan dengan Kajangung dan kapolri. >>Roy