PRABUMULIH, MR – Nuansa politisasi atas indikasi kecurangan pada penetapan ketua Rukun Warga (RW) 006 Kelurahan Sidogede Kecamatan Prabumulih Utara mulai terendus warga.
Ini diketahui setelah warga merasa adanya kejanggalan pada penetapan ketua RW 006 Kelurahan Sidogede yang diduga dilakukan tanpa adanya kompetisi.
Warga wilayah RW 006 yang enggan menyebutkan namanya ini menerangkan bahwa informasi yang diketahui warga dalam proses pemilihan perangkat kelurahan ini baru sebatas RT.
Dan warga wilayah tersebut juga mengatakan belum ada informasi lanjutan terkait pelaksanaan pemilihan ketua RW.
“Yang kami ketahui proses pemilihan ini baru tingkat RT. Kemudian dari RT-RT tersebut baru akan diadakan pemilihan ketua RW melalui polling ketua RT bersama warga” ujarnya.
“Dari proses yang telah berjalan ini kami warga belum sama sekali menerima ajakan maupun informasi terkait pemilihan ketua RW. Sementara baru-baru ini kami dapati bahwa RW 006 telah ada” katanya tandatanya.
“RW 006 Kelurahan Sidogede Kecamatan Prabumulih Utara ini menaungi 4 RT yang terdiri dari kurang lebih 400 Kepala Keluarga (KK) dan 1000 lebih mata pilih. Tentunya dari jumlah ini mustahil tak ada satupun warga yang siap untuk berkompetisi dalam pemilihan ketua RW tersebut” terangnya.
Kejanggalan lain yang juga diungkapkan warga wilayah ini menjelaskan, penetapan tersebut diduga ada kaitannya dengan upaya mengamankan berbagai program Pemerintah yang telah berjalan. Diketahui bahwa istri dari ketua RW tersebut merupakan pegawai salah satu kelurahan yang memiliki peranan penting dalam menentukan penyaluran program-program pemerintah ke warga.
“Dari penetapan ini kami cukup prihatin dan khawatir akan keberlangsungan nasib warga. Mengapa tidak, selama ini yang kami ketahui bahwa program-program pemerintah yang ada banyak tak jelas dan rentan tak tepat sasaran” ungkapnya.
Mengantisipasi semua ini diharapkan pemerintah segera mengambil tindakan agar sistem yang lama dapat diperbaharui sehingga kesenjangan sosial yang ada dapat dibenahi dan dirasakan manfaatnya oleh warga.
“Dari hal ini tentunya kami berharap Wali Kota Cak Arlan bisa menarik kembali keputusan yang telah dikeluarkan kelurahan untuk dilakukan evaluasi lebih rinci agar tak timbul polemik atas penetapan yang dinilai tidak sesuai dengan apa yang diharapkan” ujar warga RW 006. (Tris September Diguna)
