Berdasarkan perjanjian sebelumnya antara Pemerintah Indonesia,Singapura dan PBB telah disepakati bahwa mulai tanggal 4 Januari 2018, wilayah udara Kepri akan dikelola oleh Indonesia sendiri.
Namun langkah ini,terhenti karena ada upaya Singapura mencegal terlebih dahulu dan melobi PBB, untuk tetap dapat mengelola wilayah udara Kepri. Hal ini terjadi karena lambannya langkah Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan permaslaahan udara Indonesia ke Perserikatqn Bangsa Bangsa.
Komandan Pangkalan TNI AU Raden Sadjad, Kolonel (PNB) Azhar Aditama, dalam sosialisasi hasil Rapim TNI , menyampaikan pemerintah dan masyarakat Natuna dalam hal ini amat dirugikan. Karena setiap pesawat yang handak melintas diatas langit Natuna harus menyampaikan izin terlebih dahulu kepada Air Trafict Control (ATC) Singapura.
“Setiap pesawat yang melalui wilayah udara Natuna itu harus bayar,tapi sayangnya bayarnya bukan ke Indonesia,tapi ke Singapura. Padahal wilayahnya punya Indonesia,kan rugi kita,” kata Danlanud, Rabu (31/1/2018).
Ini menyebabkan harga tiket pesawat ke Natuna menjadi lebih mahal daripada harga tiket tujuan daerah lainnya.
Karena harus bayar jalur udara kepada Singapura,setiap pesawat domestik dari dan ke Natuna seharus dapat ditempuh dengan jarak tarik garis lurus, karena Singapura melarang garis lurus dilalui dengan alasan melintasi wilayah latihan perangnya,maka setiap pesawat harus berbelok beberapa mil ,ini menyebabkan rute menjadi lebih jauh,” tambah Danlanud Azhar.Bayangkan saja Wilayah Indonesia, tapi Kita dikarang melalui rute itu.Oleh karena itu Pemerintah Pusat, bersama lembaga terkait bersibaku agar pengambilan tol Udara Natuna bisa kita kuasai. Sayangnya harus kandas. Karena kurang lobi.
Harapan Kami, upaya mengambil alih pengelolaan wilayah udara Indonesia,dari,Singapura membutuhkan,dukungan masyarakat,NatunaOleh karenanya,Danlanud,minta masyarakat untuk bersama – sama mendorong Pemerintah agar dapat tegas dalam hal ini.
“Sejak tahun 1962 wilqyah udara Kepri,dikuasai Singapura,sementara sebagai pmilik wilayah kita hanyajadi penonton saja, hal ini harus kita rubah. Mari bersama masyarakat kita desak pemerintah untuk selesaikan maslah ini,” tandas,Danlanud./Roy.

