Jakarta, (MR)
Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo menilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah gagal membersihkan Lembaga Pemasyarakatan (LP) dari sindikat Narkoba.
Menurutnya, berbagai persoalan Narkoba di dalam Lapas lantaran lemahnya Kemenkum HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Hal ini menyusul pembakaran yang terjadi di Rutan Malabero Bengkulu, yang menurutnya semakin menguatkan asumsi LP menjadi salah satu titik lemah dalam upaya bersama memerangi penetrasi sindikat Narkoba
“Dari luar, tampak sangat jelas bahwa titik lemah itu ada pada Ditjen Pemasyarakatan Kemenkum HAM. Mestinya, tidak ada lagi toleransi bagi oknum sipir LP yang berperilaku menyimpang,” tegasnya, Ahad (27/3).
Menurutnya, Lapas telah gagal fungsi bagi terpidana narkoba karena kendati dijaga sangat ketat, masih saja menjadi tempat peredaran Narkoba. Sebaliknya, banyak sel di Lapas justru berubah fungsi menjadi ‘kantor’ bagi sejumlah terpidana kasus Narkoba untuk mengelola dan mengendalikan bisnis barang haram itu.
Ia mengatakan, gejala gagal fungsi Lapas Narkoba sudah terlihat sejak lama, namun, pemerintah belum bersungguh-sungguh memperbaiki efektivitas Lapas Narkoba.
“Ada kesan ini menjadi pekerjaan sangat berat karena Kementerian Hukum dan HAM harus terlebih dahulu melaksanakan pembersihan internal,” ujarnya.
Hal ini disampaikannya mengingat beragam kasus Narkoba yang terungkap di sejumlah Lapas mengindikasikan keterlibatan oknum petugas di Kementerian Hukum dan HAM yang menjadi bagian dari sel-sel sindikat narkoba, khususnya para oknum yang ikut mengelola manajemen di Lapas. Karena itu, Kementerian Hukum dan HAM perlu menjalin kerja sama khusus dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melaksanakan program pembersihan internal itu.
“Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly harus mengakui bahwa inisiatif kementeriannya melakukan pembersihan internal tidak menghasilkan apa-apa. Pembakaran LP Bengkulu, setidaknya menjadi bukti terbaru tentang kegagalan Kemenkum HAM,” jelasnya. Ia pun berharap Presiden Joko Widodo mau meminta jaminan kepada Menkum HAM tentang program pembersihan internal guna mengeliminasi sel-sel sindikat Narkoba dari internalnya.
“Kalau perlu, juga memberi akses kepada BNN dan Kepolisian untuk mendeteksi oknum-oknum terkait narkoba pada kementerian hukum dan HAM, khususnya di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (PAS) Kemenkum dan HAM,” jelasnya lagi. (rep) >>Edi/Nok/Tim
