Jakarta,(MR)
Pemerintah beren-cana memberikan beras untuk rakyat miskin (raskin) selama 14 kali penyaluran tahun ini. Keinginan terse-but menuai penolakan dari anggota DPR. Mereka beranggapan kebijakan tersebut tidak tepat, tidak mendidik, dan terkesan politis.
Penolakan keras muncul dari anggota Fraksi Partai Golkar Firman Subagyo. Dikatakan, penyaluran raskin tidak tepat dan sebaiknya diarahkan untuk memperbaiki infrastruktur.
“Fraksi Golkar dengan tegas menolak penyaluran raskin ke-14. Beberapa pengamat mengatakan kenaikan BBM subsidi tidak akan bikin masyarakat kelaparan. Dana itu lebih baik digunakan untuk pembangunan infrastruktur,” kata Firman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perum Bulog, Senin (19/3).
Firman yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi IV ini menilai kebijakan pemberian raskin selama 14 kali penyaluran kental dengan nuansa politis. Ia heran dengan rencana pemberian raski selama 14 kali karena berdekatan dengan Pemilu 2014.
Seperti diketahui, pemerintah berencana menyalurkan raskin 14 kali sebagai kompensasi dari kenaikan BBM subsidi pada 1 April mendatang. Tahun sebelumnya raskin dibagikan 13 kali. Penyaluran raskin pada 2012 ini diberikan ke 18,5 juta rumah tangga sasaran. Setiap rumah tangga menerima 15 kg per bulan dengan harga tebusan Rp1.600/kg.
Anggota Fraksi Golkar lainnya, Siswono Yudohusodo, mengatakan pemerintah sebaiknya menyalurkan bantuan benih dan pupuk kepada petani, bukan raskin.
“Kalau mau beri bantuan itu kan harusnya berikan kail, bukan ikan. Apakah efektif dibagikan beras atau lebih baik bagikan pupuk atau benih yang dibutuhkan petani. Bukan kita tolak rakyat dibantu, tapi cara membantunya itu harus yang mendidik,” ujar Siswono.
Siswono menilai dengan memberikan bantuan berupa benih dan pupuk akan bermanfaat langsung bagi petani, selain itu dapat lebih mendidik ketimbang menyalurkan raskin. Dengan benih dan pupuk yang dibagikan maka petani dapat terbantu meningkatkan produktivitas pertaniannya.
Penolakan juga disampaikan anggota Fraksi PDI Perjuangan Honing Sanny. “Kami menolak raskin ke-14 disalurkan. Selama ini tidak tepat sasaran, kenapa justru ditambah,” ujar Honing. Fraksi Hanura juga menolak. “Sebaiknya dibatalkan rencana penyaluran raskin ke-14. Kita harus kritisi, jika tidak mendesak untuk apa disalurkan,” kata anggota Fraksi Hanura Murady Darmansyah. >> Ediatmo
