Tanah Bumbu, (MR)
Ormas dan NGO/LSM belum semua mendapat anggaran APBD secara adil yang berperan melakukan pengawasan independen di Kabupaten Tanah Bumbu.
SAKRAL, FKDM TANBU, PMII, GARDA BANGSA, dan GEMASABA menyelenggarakan dialog lintas forum dengan tema dalam kebersamaan Mambangun Tana h Bumbu, di gedung 7 Februari Pagatan yang dihadiri DPRD, Bappeda, Kesbangpol, kepemudaan dan beberapa ormas, NGO/LSM, (6/4/16).
Ali Mortopo S.E. Ketua LSM Indonesia Cerdas (INCED) menyayangkan Pemda Tanbu belum merangkul semua Ormas, NGO/ LSM menyebabkan masih berkotak kotak sehingga belum bisa bersama membangun Tanah Bumbu sesuai tema hari ini, ujarnya
Ditambahkannya Jika benar-benar ingin bersama, maka sama-sama pakai APBD dong secara keadilan proporsional dan bijaksana, jika hanya kesatuan pemda-eksekutif dan kesatuan keterwakilan-lembaga rakyat di daerah saja yang menggunakannya selalu, jelas tetap tidak bisa bersama ketika keorganisasian lainnya seperti ORMAS dan NGO/LSM diletakkan di luar ring di dalam penggunaan APBD suatu Daerah.
Beranikah memberikan space bagi ORGANISASI-ORGANISASI YANG BENAR-BENAR INDEPENDEN untuk lebih leluasa dalam melakukan pengawasan??
Tentu hanya pemimpin-pemimpin yang arif, adil, dan bijaksana yang bisa berikan hal tersebut, bukan pemimpin-pemimpin yang berjiwa kerdil pastinya.
H. Supiansyah.ZA, SE, MH ketua DPRD menghadiri dialog lintas forum menyampaikan DPRD Tanbu, “ Peranan DPRD dalam Tingkat Pengawasan Rencana Pembangunan untuk Tanah Bumbu agar sesuai kebutuhan masyarakat, tepat sasaran, dan menjawab Permasalahan Masyarakat kabupaten Tanah Bumbu
Kepala kantor Kesbangpol Darmiadi, M.AP menyampaikan Good Governance dalam Pembangunan Daerah yang melibatkan peran Masyarakat dalam percepatan pembangunan kabupaten Tanah Bumbu. >>Alam
