Bintuni-Papua Barat, (MR)
Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, Ir. Petrus Kasihiw, memerintahkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, untuk segera membuka lowongan rekrutmen tenaga kerja bagi proyek pembangunan Train 3 LNG Tangguh. Perintah ini juga sudah disampaikan melalui surat resmi kepada CSTS perusahaan pemenang tender penyuplai tenaga kerja Train 3 LNG Tangguh, sejak 17 Maret 2017 lalu.
Bupati Kasihiw, ketika dikonfirmasi menyoal hal ini, Jumat (21/4/2017), mengaku sudah memberikan pengumuman untuk membuka penerimaan tenaga kerja dan bagi pencaker yang hendak mendaftar dipersilahkan untuk langsung ke kantor Disnaker.
“Masyarakat silahkan saja berhubungan dengan perusahaan yang memenangi tander penyuplai tenaga kerja ke LNG Tangguh Train 3, yakni CSTS. Saya sudah memberikan pengumuman supaya mereka buka, tinggal mereka berkoordinasi dengan dinas terkait untuk segera melakukan proses-proses perekrutan,” tuturnya.
Saat disinggung soal belum dibukanya rekrutmen tenga kerja di Dinaskertrans, Bupati menegaskan, Disnaker tidak memiliki alasan untuk menutup penerimaana tenaga kerja, karena hal ini dikhawatirkan dapat merugikan daerah, sebab akan dialihkan ke kabupaten lain. “Sadah saya perintahkan Dinaskertrans segera melakukan proses bersama CSTS melakukan penyelenggaraan, dan tidak ada yang bisa menghalangi itu,” tuturnya.
Bupati memberikan saran kepada Dinaskertrans dan CSTS, apabila ada suatu masalah yang menyebabkan belum dibukanya lowongan perekrutan tenaga kerja untuk Train 3 agar segera melapor dan berkoordiansi dengan kepala daerah.
“Mekanisme seperti itu, selaku bupati saya tidak bisa melangkahi tugas teknis dinas, tapi dinas harus kooperatif. Kalau ada masalah lapor saya, kendalanya dimana, kita dorong bisa cepat,” tukasnya.
Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, DR. Drs. H. Jamaluddin Iribaram, M.Si, mengatakan pihaknya belum mau membuka lowongan rekrutmen tenaga kerja untuk proyek pembangunan Train 3 LNG Tangguh, karena masih ada beberapa persoalan yang belum selesai.
“Ada sepuluh yang sudah memasukan surat, dan kemudian wajib lapornya dari masing-masing perusahaan, tapi ada juga yang sudah memiliki data pelamar tenaga kerja dan meminta saya untuk menandatangani, saya tidak mau karena itu juga tidak jelas kapan penerimaannya,” ungkapnya.
Hal lain yang menjadi masalah, yakni tidak sinkronnya presentase jumlah tenaga kerja menurut kategori khsusnya tenaga kerja dari putra-putri asli asal 7 Suku, yang dinilai tidak relefan karena kebanyakan tenaga kerja yang direkrut dari Bintuni hanyalah buruh kasar (Unskill).
Berdasarkan tabel target penerimaan tenaga kerja Tangguh LNG, diantaranya masyar-akat adat terdampak diberikan jatah unskilled/buruh kasar 20 persen, 25 persen untuk Kabupaten Bintuni/Fakfak, Papua 55 persen, Nasional dan Internasional 0 persen. Tenaga Semi Skilled 10 persen untuk masyarakat adat terdampak, 20 persen Kabupaten Bintuni/Fakfak, Papua 63 persen, Nasional dan Internasional 7 persen.
Sementara tenaga skilled, untuk masyarakat adat terdampak tidak mendapat jatah sama sekali, Kabupaten Bintuni/Fakfak mendapat 2 persen, Papua 10 persen, Nasional dan Internasional 88 persen. Untuk tenaga manager/Supervisior lagi-lagi masyarakat adat terdampak tidak mendapat jatah, Kabupaten Bintuni/Fakfak hanya 1 persen, Papua 5 persen, dan sebanyak 94 persen dibuka untuk Nasional dan Internasional.
“Ini tidak masuk diakal, terlepas sebagai kepala Dinas, saya selaku putra asli dan menjadi bagian dari pemilih hak adat di Sebyar, tidak terima dengan target yang diberikan oleh LNG Tangguh, karena minimnya putra putri Bintuni atau putra asli Papua yang akan direkrut sebagai tenaga kerja kategori skill dan manager,” tandasnya kepada media ini. >>Yosak Saroi
