Biaya Politik Sebabkan Korupsi Di Daerah

Jakarta,(MR)
PENELITI Divisi Investi-gasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Lang-kun mengatakan, besarnya biaya politik di daerah men-jadi salah satu penyebab tingginya korupsi yang meli-batkan kepala daerah dan anggota DPRD.”Pangkal dari semua persoalan adalah besarnya dana yang diper-lukan untuk membiayai kegiatan politik di daerah,” ujar Tama S Langkun di Jakarta, Rabu (9/5).
Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan 183 kepala daerah dan 2.176 anggota DPRD tersangkut kasus korupsi. Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Lukman Hakim menyebutkan ada kaitannya antara pemilihan kepala langsung dengan kasus korupsi.
“Seorang kepala daerah harus merogoh kocek yang begitu dalam untuk menjadi kepala daerah. Belum lagi permintaan dari partai yang akan mengusungnya. Sehingga mau tidak mau, kepala daerah berhadapan dengan pengusaha untuk pendanaan dan melakukan kesepakatan bagaimana caranya mengembalikan dana yang telah dikeluarkannya,”jelas Tama yang pernah dibacok empat orang tak dikenal akibat mengungkap kasus korupsi pada 2010.
Dengan demikian, lanjut dia, semua proyek-proyek maupun pengadaan di daerah, banyak dikuasai oleh pengusaha-pengusaha yang mendukung kepala daerah tersebut. “Untuk DPRD tidak jauh berbeda. Sekarang kita lihat antara pendapatannya sebagai anggota DPRD dan biaya yang dikeluarkan tidak sebanding.”
Untuk mengatasi maraknya korupsi di daerah, lanjutnya, perlu dilakukan tiga langkah. Pertama adalah negara harus memikirkan solusi agar biaya politik menjadi murah. Kedua, pendanaan partai politik tidak tergantung pemodal dan terakhir penegakan hukum haruslah memberi efek jera. “Sekarang memang banyak, kepala daerah yang ditangkap. Namun penegakan hukum yang ada saat ini, tidak memberikan efek jera. ICW sangat mendukung adanya pemiskinan koruptor,” kata dia. >> Tedy Sutisna