Natuna,(MR)
PEMERINTAH Kabupaten Natuna, bersama DPRD, terus berupaya melakukan pembahasan, pengesahan APBD, tahun 2013. Mereka terus melakukan pekerjaan hingga larut malam, agar pengesahan APBD, dapat dilaksanakan akhir Desember nanti. Kerja keras dan jeripayah itupun telah membuahkan hasil. Tepatnya senin 31 desember,. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Natuna Tahun 2013, di ponis dengan angka Rp 1,6 triliun lebih, dana belanja tersebut, disahkan melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Natuna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi, tentang RAPBD Natuna tahun anggaran 2013 di Ruang Rapat Paripurna DPRD.
Dari anggaran penerimaan RAPBD tahun anggaran 2013 yang mencapai Rp1.563.497.419.170 ini, dinyatakan sah menjadi APBD Natuna Tahun 2013, setelah keempat fraksi menyampaikan pandangan akhirnya namun, sesuai yang disampaikan Bupati Natuna Drs H.Ilyas Sabli M.si dalam agenda pidato pengantar nota keuangan RAPBD Natuna tahun anggaran 2013 sebelumnya, mengalami perubahan Rp1.620.497.419.170 atau mengalami defisit (surplus) sekitar Rp320.425.838.782.
Estimasi penerimaan tahun anggaran 2013 Rp1.300. 071.580.338 terdiri dari, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp28.033.510.000, Dana perimbangan DAU dan DAK Rp1.218.270.625.717, SILPA Tahun 2012 Rp330.425.838.782 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp53.767.444.671.
Sedangkan rencana belanja tahun anggaran 2013 dari Rp1.620.497.419.170 ini, Belanja tidak langsung Rp610.556.554.895, terdiri dari belanja pegawai Rp268.381.081.495, belanja subsidi Rp45.882.520.000, belanja hibah Rp96.087.653.400, belanja bantuan sosial Rp162.168.100.000, belanja bantuan keuangan Rp37.037.200.000, biaya tidak terduga Rp1.000.000.000. Belanja langsung Rp1.009.940.864.275, Pengeluaran pembiayaan investasi pemerintah daerah sebesar Rp10.000.000.000.
Rapat paripurna pengesahan RAPBD menjadi APBD Natuna 2013 ini dipimpin oleh Ketua DPRD Natuna Hadi Chandra S.sos, didampingi kedua wakilnya Daeng Amhar SE dan Ir Dwitra Gunawan serta Bupati Natuna Drs H.Ilyas Sabli, dalam kesempatan yang sama, hadir sekda Natuna Syamsurizon SH M,si unsur Forum Kordinasi Pimpinan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada dilingkungan Pemkab setempat, mendengarkan penyampaian pandangan keempat fraksi diantaranya.
Dra. Hj.Ngesti yuni Suprapti,MA Ketua Fraksi Golkar Plus menyampaikan pandangan akhir fraksinya. Mengefisiensikan pengelolaan keuangan daerah, membuka akses penghubung antar kecamatan yang masih terisolir, mendukung realisasi BLM (Bantuan Langsung Masyrakat Miskin).
Fraksi PAN Plus melalui Alias Kadir, SE Ketua Fraksi menyampaikan pandangan akhir fraksi dan menyarankan agar pemerintah melaksanakan kebijakan penganggaran pembangunan mengacu pada RPJPD, RPJMD dan RTRW yang telah diperdakan Tahun 2012 lalu, peningkatan pelayanan pengobatan gratis, melakukan pengangkatan GTT dan PTT setelah berakhirnya memoratorium Menpan RI sesuai kebutuhan dan masa pengabdian, konsisten terhadap pengembangan ekonomi kerakyatan, pemerataan jaringan telekomunikasi, mendukung program BLM (Bantuan Langsung Masyarakat Miskin), mengoptimalkan pembangunan jalan hotmix dan jembatan.
Fraksi Pelopor Patriot Karya Bangsa (P2KB) pandangan akhir melalui Hazimah menyoroti, dunia pendidikan mulai dari dana bantuan hingga peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan kinerja pemerintah dengan lebih memberdayakan dinas teknis dalam rangka peningkatan PAD.
Sementara, Ketua Fraksi Fraksi Demokrat Pembaharuan Rakyat (F-DPR) M.Fadli menitik beratkan pembenahan pelayanan dunia pendidikan, percepatan pelelangan proyek, kinerja perusda dibidang kerjasama kelistrikan, pelayanan kesehatan masyarakat, Akhirnya palupun diketok pertanda pengesahan APBD telah selesai. >> Roy
