Halbar, (MR)
Pendidikan adalah investasi masa depan bagi penciptaan kualitas SDM. Pendidikan juga mengangkat harkat, martabat masyarakat suatu daerah serta mampu mentransformasi masyarakat tersebut dari ketertinggalan menuju kemajuan.
Dalam sesi wawancaranya, dengan MR perwakilan Maluku Utara, James Uang, S.Pd yang juga politisi Partai Demokrat dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat, menilai kondisi objektif pendidikan di Kabupaten Halbar masih tergolong jauh dari harapan. Betapa tidak, memacu kualitas atau mutu pendidikan di Halbar sesungguhnya membutuhkan proses yang tidak semudah membalik telapak tangan. Bicara tentang ikhwal pendidikan tidak harus bersifat parsial alias bicara apa adanya, bicara yang terbatas pada satu aspek dengan mengabaikan aspek lainnya. Mewacanakan soal pendidikan haruslah bersifat universal, prosesnya juga harus dimulai dari hulu hingga hilir. Kebijakannya tidak harus setengah hati, tapi kebijakan yang tulus, merakyat dan holistik.
Menurut James kondisi objektif pendidikan Halbar, memantik setiap orang untuk bisa mengomentarinya tapi yang harus diingat bahwa bicara pendidikan tidak hanya asal bicara selain kita dituntut memiliki data yang lengkap yang paling tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akademik komentarnya harus memberikan input bagi pengkondisian pendidikan di Halbar yang lebih maju. Pada konteks lain, orang tidak hanya sebatas berkomentar tapi yang diperlukan juga adalah real action.
Lantas apa yang penting dan menjadi tahapan awal bagi usaha memajukan pendidikan di Kabupaten Halbar ? jebolan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Khairun ini menilai tahapan awal bagi pengkondisian pendidikan yang maju dan berkualitas di Halbar adalah perlunya kebijakan pemerintah daerah. Bicara soal kebijakan adalah sangat penting karena ia adalah penentu bagi nasib pendidikan Halbar.
Seberapa besar kemauan Pemda Halbar dalam memajukan pendidikan di daerahnya. Kebijakan pemerintah daerah terhadap bidang pendidikan ternyata masih dipengaruhi oleh unsur-unsur politik yang tercermin semisal dalam penempatan tenaga teknis kependidikan atau guru-guru dengan tidak mempertimbangkan aspek pemerataan. Kebijakan yang tidak didasarkan pada aspek perencanaan dan data objektif tentang keadaan guru, dan keadaan profil lembaga pendidikan baik dari tingkat SD sampai SMA terjadi kelebihan guru padahal sesungguhnya di sekolah lain mengalami kekurangan guru.
Pendistribusian guru dengan tidak mempertimbangkan aspek pemerataan yang berimplikasi terjadinya ketidak adilan pendidikan oleh karena kebijakan tersebut lebih dipengaruhi unsur-unsur politik menurut James pemda juga dinilai dalam penempatan tenaga guru tidak memperhatikan atau mengabaikan aspek sosial dan spritual guru-guru di Kabupaten Halbar. Semisal suatu kecamatan atau desa yang populasi pendudknya beragama A, melalui kebijakan pemda menempatkan tenaga guru yang beragama B. Dampaknya adalah menurut James guru yagn bersangkutan secara spritual sulit untuk melakukan kegiatan yang bersentuhan dengan hal ibadah menurut agamnya selain desa atau kecamatan itu tidak memiliki sarana peribadatan untuk kelangsungan ibadah sang guru yang bersangkutan secara sosial juga terbilang kurang leluasa dalam beradaptasi dengan masyarakat luas. Praktis kondisi seperti ini sangat mempengaruhi tugas-tugas di sekolah yang sudah tentu berpengaruh juga terhadap anak didik dan nasib pendidikan di Halmahera Barat.
Pada aspek lainnya menurut James, masih ada koordinasi antar sektor yang terbilang sangat lemah padahal sesungguhnya sektor pendidikan selalu berkait erat dengan sektor lainnya. “Bagaimana anak-anak di Halmahera Barat bisa mengakses pendidikan yang bermutu sementara mereka harus terlambat datang ke sekolah oleh karena sarana transportasi berupa kendaraan yang minim, mahal dan susah di akses di samping itu infrastruktur jalan yang tidak memadai, lembaga pendidikan atau sekolah yang jauh dari tempat tinggal. Bagaimana mereka bisa menikmati pendidikan dengan nyaman, belajar di rumah dengan nyaman kalaupun di rumah mereka fasilitas listriknya saja belum ada. Begitu juga dengan fasilitas air bersihnya” papar James pada MR.
Pada sisi lain ia juga menginginkan perlunya terobosan program yang perlu dibuat oleh Dinas Pendidikan kaitannya dengan peningkatan mutu guru. Seminar, workshop pendidikan dan pelatihan belum tentu efektif dalam memacu mutu dan kualitas guru-guru. Dalam konteks ini menurutnya Dinas Pendidikan perlu mendesain program yang bersentuhan dengan peningkatan kreatifitas guru. “kongkritnya guru-guru kita perlu diberikan ruang, diberikan kesempatan untuk mengasah kemampuan akademik sesuai dengan tuntutan pendidikan, kondisi real masyarakat dengan realitas keunggulan lokal.” Jelasnya pada MR. >>Ateng-Saleh
