Artikel Ditulis A. Karo Karo
Pada hari Sabtu (23/8/2025)
Dimasa Lahirnya Demokrasi Liberal di Indonesia (Demokrasi Liberal), juga dikenal sebagai Era Demokrasi Parlementer, adalah suatu periode dalam sejarah politik Indonesia , ketika negara ini berada di bawah sistem demokrasi liberal.
Pada 17 Agustus 1950 setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat,(RIS) , dan Parlementer kurang dari setahun setelah pembentukannya, dan berakhir dengan pemberlakuan darurat militer dan dekrit Presiden Sukarno, yang menghasilkan penerapan Demokrasi Terpimpin pada 5 Juli 1959.
Setelah Indonesia ,Merdeka Baru Pertama kali menyelenggarakan Pemilihan Umum Legislatif yang Bebas dan Adil Tahun 1999 sebagai Kebebasan Hak Memilih Tetapi Juga mengalami Ketidak Setabian Politik yang Berkelanjutan.
Era Demokrasi Liberal Indonesia 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 Revolusi Nasional Indonesia Demokrasi Terpimpin Presiden Sukarno memberikan suaranya pada pemilu 1955. Pemimpin Sukarno. Peristiwa penting Konstitusi Sementara, Konferensi Bandung, Majelis Konstitusi
Pemilu legislatif 1955, Pemilihan Majelis Konstitusi 1955.
Pada waktu itu Keluar Dekrit Presiden 1959, Pada 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat (RIS), negara yang dibentuk sebagai hasil Konferensi Meja Bundar dan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, resmi dibubarkan. Sistem pemerintahan juga diubah menjadi demokrasi parlementer berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950.
Periode demokrasi liberal ditandai oleh pertumbuhan partai politik dan penerapan sistem pemerintahan parlementer, tetapi juga oleh periode ini ketidakstabilan politik yang panjang, dengan jatuhnya pemerintahan satu demi satu. Pemilu legislatif 1955 merupakan pemilu pertama yang bebas dan adil dalam sejarah Indonesia, sekaligus satu-satunya pemilu yang bebas dan adil hingga pemilu legislatif 1999, yang diselenggarakan pada akhir rezim Orde Baru.
Kalau kita Berpandangan Zaman Sekarang Mengenai Keberadaan Dewan Perwakilan Rakyar Sekarang ini mungkin Sejarah akan Terjadi Sejarah Pembubaran Parlementer karena Keterpihakan DPR Hanya Kepentingan Elit Politik/Sekelompok Bukan Kepentingan Rakyat.
