Baharudin : Jangan Jual Isu Pulau Terluar, Jika Peruntukannya Untuk Daerah Lain.
Natuna,(MR)
MENINDAKlanjuti berita Media Rakyat edisi 267, berjudul Janji “Palsu” Gubernur Kepri Bag I, Sejumlah kalangan masyarakat pun angkat bicara. Baharudin, dari Partai Karya Peduli Bangsa, kekecewaan yang dalam terkait minimnya pem-bangunan, di Daerahnya. Ia mengatakan, Pulau Subi merupakan Garda terdepan Pulau terluar di Provinsi Kepri. Sayangnya, pembangunan di Kecamatan ini sangat minim. Perlu diketahui, untuk tahun 2012, dana yang diplot oleh Pemerintah, hanya 145 juta.
Nilainya tidak sesuai dengan hasil Daerah ini. Pada hal, Presiden republic Indonesia, Susilo Bambang yudoyono, telah memerintahkan agar pembangunan di Pulau terluar, terlebih Daerah berdekatan dengan Negara Tetangga, merupakan prioritas utama dalam pembangunan. Fakta yang terjadi di kabupaten Natuna, jauh dari kenyataan. Ada 4 Daerah Pulau Terluar, dana pembangunannya minim. Kalau hanya, 145 juta, lebih baik tidak usah diberi, toh Saya sendiri mampu kasih, ujar Baharudin kesal. “Saya minta, jangan menjual nama Pulau terluar, jika peruntukannya untuk membangun Daerah lain. Kalau tidak, hapus saja nama pulau terluar, jika perhatian Pemerintah minim, ungkapnya.
Sebagai wakil rakyat dari dapil pemilihannya, merupakan beban baginya. Masyarakat Subi selalu bertanya, mengapa pembangunan insfratuktur di Subi minim. Pada hal sebagai wakil Rakyat, Ia selalu mengemban amanah rakyat, berusaha, mengusulkan berbagai pembangunan di kecamatan Subi, namun hasilnya nihil, papar Baharudin. Sekali lagi Saya tegaskan, hapus saja nama Pulau Terluar jika peruntukannya tidak tepat.
Sementara itu, Gubernur Kepri M.Sani, disela kunjungan kerjanya Jumat Pekan lalu mengatakan, Pembangunan di Pulau terluar merupakan prioritas utama, Namun kendala yang didapat, kadang usulan kita tidak semua dapat diakomodir, oleh karena itu kiranya masyarakat dapat bersabar.
Mengenai pembangunan pelabuhan perintis di Pulau laut, seperti di janjikan, Kita telah berusaha semaksimal mungkin. Ya, kalau tidak 2012 mungkin 2013 jawab M Sani singkat. Intonasi nada suara Sani sedikit meninggi saat wartawan menayakkan kurangnya kepedulian Provinsi Kepri Kepada Natuna, terutama Pulau terluar. Siapa bilang kita tidak perduli dengan Pulau terluar, termasuk Natuna, buktinya, tahun ini, Natuna dapat anggaran dari Provinsi124 millyar. Ini merupakan bukti, jika Provinsi Kepri Peduli, ujarnya saat dikonfirmasi wartawan.
Namun Sang Gubernur tidak dapat menjawab, ketika ditanya wartawan, anggaran Kabupaten lain berapa diberi. Sani hanya bisa jawab, itu dapur rumah tangga orang, Saya tidak berhak mencampuri. Ngak logika dong, saya sebut disini, kata Sani sedikit tegang, sambil berlalu dari kerumunan wartawan. Meski jam sudah pukul 23.30 Sani tidak langsung pulang, melainkan duduk di belakang kantin hotel Natuna. Dari pantauan wartawan Koran ini, ada kegalauan di hati Gubernur, atas pertanyaan beberapa wartawan.
Ketidak terbukaan M.Sani terkait pembagian dana pembangunan di wilayah kerjanya, menimbulkan berbagai pertanyaan di benak kita. Prediksi Natuna daerah penghasil DBH, dan merupakan Kabupaten terbanyak menyumbang PAD bagi provinsi, merasa di anak tirikan. Minimnya pembangunan yang kembali ke Natuna, merupakan bukti awal, kurangnya keseriusan pemerintah untuk mengembangkan Pulau-pulau terdepan. Wajar saja, Kabupaten Natuna menuntut pemekaran dengan cepat, agar terbentuk jadi provinsi Dengan demikian maka hasil DBH dari perut bumi Natuna, digunakan untuk pembangunan masyarakat Natuna semata, sehingga tidak terjadi lagi isu penjualan nama pulau terluar, untuk mendapatkan dana lebih besar, jika peruntukannya tidak pada Pulau itu sendiri.
Pada edisi lalu Camat Pulau laut Tabarani, saat dikonfirmasi terkait sejumlah Pelabuhan di Pulau laut sudah sangat memperihatinkan mengatakan, inilah kondisi daerah kami. Meski Pulau laut merupakan Garda terdepan, dan salah satu daerah penghasil migas, namun perhatian Pemerintah terhadap Daerah ini sangat minim. Lihat saja Pelabuhan sekarang, semua hampir roboh, Belum ada Pelabuhan Permanen paparnya.
Kami juga heran, mengapa Pemerintah kurang perhatian kepada Daerah ini. Kita ketahui, sejumlah Pejabat dari Pusat hingga Daerah sudah menginjakkan kaki ke Pulau laut ini, namun semuanya seakan tutup mata. Bahkan Gubernur Kepri M. Sani, tahun 2011 lalu, pernah melakukan kunjungan kerja, dan berjanji, di depan ratusan tokoh masyarakat, akan mengelontorkan dana 20 m, untuk perbaikan Dermaga Perintis. Dana tersebut untuk membangun tempat berlabuh kapal secara permanen. “Kita akan bangun bentuk Tnya dulu, karena anggaran untuk bangun pelabuhan ini sampai selesai diperkirakan, 60-70 M, katanya. Namun janji itu hanyalah janji “Palsu” yang hanya memberikan harapan sesaat. Dana tersebut tidak terealisasi.
Menurut Tabrani, Pelabuhan Perintis, dulunya di bangun tahun 2006, Pelabuhan sepanjang 1000 M, ini terbuat dari Kayu. Rencananya akan di bangun bertahap menjadi Pelabuhan beton, namun entah bagaimana, dana yang di janjikan Gubenur Kepri melenceng dari harapan masyarakat. Kita tak tau, mengapa sampai tak jadi. jika mengharapkan dana APBD, Pemerintah daerah tidak akan mampu membangun ini dengan cepat. Pada hal lanjutnya, Kepri, menerima hasil dari DBH Natuna, Ratusan millyar rupiah, tapi untuk membangun Pelabuhan di Pulau terluar, tidak ada niat, ini yang kita sesalkan, papar nya.
Anto bukan nama sebenarnya, mengatakan hal yang sama. Tokoh pemuda tempatan ini, mengkritik kinerja Pemerintah dan DPRD karena kurang respon dalam membangun Pulau laut. Bila dilihat kondisi reil lapangan, dari 12 kecamatan di Natuna, Pulau laut bisa dikatakan kecamatan tertinggal. Jalannya saja kebanyakan jalan tanah, Pelabuhan tak ada permanen.
Pulau Laut sangat berdekatan dengan Negara tetangga, bahkan perlu diketahui, hampir 50 persen masyarakat Pulau laut sudah eksodus ke Negara Tetangga. Seperti Malasya, Singapur, bahkan ada yang jadi Pejabat. (Baca Media rakyat Edisi 265). Kami takut, jangan gara-gara kurang perhatian, Kecamatan Pulau laut jadi berinduk ke Negara tetangga katanya.
Sebagai Putra daerah, Ia juga menyayangkan kinerja Wakil Rakyat dari Pulau laut. Meski ada perwakilan, namun pembangunan Insfratuktur daerah sangat minim. Seharusnya, wakil rakyat di D PRD, dapat mendongkrak pembangunan di Pulau laut, agar jangan tertinggal. Pemkab Natuna juga dituntut, agar jangan melenceng dari Visi Misi Merata dan seimbang, keluhnya. >> Roy
