Jakarta, (MR) – Peraturan pemerintah tentang bangunan rumah tinggal / gudang. perda no tahun 2010 hanya menjadi ajang Oknum korupsi .
Salah satu contoh di .jl ,RT RW Kel ,kec. Bangunan tersebut yang diduga belum di tindak oleh Pihak Pengawasan Cipta Karya Citata Kecamatan kalideres ” Reza .
Ketika di komfirmasi bangunan tersebut oleh awak media awdionline dan media patrner mewakili pemilik bangunan mengatakan kepada media bahwasannya , bangunan gudang ini mau urus IMB nya tidakan terbit .
Dan di jalan manyar 1 yang diduga keras bangunan ini tampa imb sangat di sayangkan kenerja Ka Citata Kecamatan Kalideres seolah tutup mata.
Maka dari itu untuk solusinya pemilik bangunan mengeluarkan biaya untuk kordinasi bangunan tersebut agar tidak di bongkar paksa oleh instansi terkai yang akhirnya menimbulkan korupsi dan berkordinasi kepada intansi dengan terpaksa pemilik bangunan mengeluarkan biaya kordinasi dan patut diduga ada oknum yang membekingi oleh Citata dan pat pat gulipat dengan oknum Satpol PP kecamatan Kalideres.
Pemilik bangunan sudah merasa aman klu sudah kordinasi pejabat Pemdanya , tapi sebagai pejabat dan ASN dilingkungan kecamatan Kalideres seprrtinya tidak mempunyai SDM , karnakan tidak mendahului Ritibusi Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) DKI Jakarta.
Dengan adanya rekomendasi teknis maka di lokasi bangunan rumah tinggal / gedung sudah tidak asing lagi dengan cara teknis para pejabat untuk meraih keuntungan dari Peraturan Pemerintah dan sepertinya Oknum pejabat tersebut telah mengangkangi Peraturan
Perda Pasal 14 ayat 1 dan 2.
Pergub di jadikan ajang korupsi ‘ironis memang kalau saja pihak terkait tidak bisa ambil sikap terkait maraknya bangunan ya g disinyalir tampa imb dan instansi terkait tekesan tidak ambil pusing seolah tutup mata,Ironis seperti apakah Ritribusu di DkI bila marak Oknum Pejabat banyak yang seperti ini. (Bersambung) (MRg-Gunawan)
