Bupati:
Menerima Saja Tidak Mau, Apalagi Melaksanakan dan Mempertanggungjawabkan?
Anambas,(MR)
Bertepatan dengan upacara Hari Kesadaran Nasional yang jatuh pada Jumat (17/02) silam, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kepu-lauan Anambas (KKA) mela-kukan serahterima Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) kepada setiap kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPPD) yang berada di lingkungan Pemkab Anambas di halaman kantor Bupati KKA. Namun terlihat ada 8 kepala SKPD yang tidak hadir dalam acara serah terima DPA tersebut.
Menurut pengamatan wartawan, Kepala SKPD yang tidak hadir adalah Kadis PU, Eko Sutarso, Kadis Pendidi-kan, Herianto, Kadis ESDM, Romy Firman, Kadis Perta-nian, Kadis Kominfo Khairul Syahadat, Kaban BPM, Mirwansyah, Kadis DKP, Zukhrin, dan Sekretaris DPRD KKA, Oscar Septem. Tidak diketahui pasti alasan ketidak hadiran 8 kepala SKPD terse-but, akan tetapi Bupati KKA, Drs.T.Mukhtaruddin terlihat kecewa dengan ketidakhadi-ran 8 kepala SKPD tersebut. “DPA ini harus kepada kepala SKPD yang menerima, karena itu merupakan tanggungjawab kepala SKPD yang tidak bisa diwakilkan oleh siapapun, tidak boleh diwakilkan kepada siapapun,” ujar Tengku.
Tengku mengaku sudah mengingatkan para kepala SKPD sejak jauh-jauh hari untuk memprioritaskan kewa-jiban mereka untuk menerima DPA dan tidak melaksanakan tugas luar selama acara penyerahan DPA belum terlaksana. Namun walaupun sudah diingatkan, ternyata jumlah kepala SKPD yang tidak hadir relative banyak. “Saya sudah ingatkan kepada Sekda dan seluruh kepala SKPD, jangan pergi tugas keluar, karena kepala SKPD sangat penting hadir saat peyerahan DPA. Yang sudah saya tandatangani SPT nya kemaren saya bilang, saudara baru bisa berangkat setelah penyerahan DPA. Kalau masih bisa ditunda maka tundalah dulu. Nyatanya ada banyak yang tidak hadir. Nanti saya akan seleksi siapa yang tidak hadir, kemana dan apa urusannya,” ujar Tengku.
Kekesalan Bupati terhadap ketidakhadiran 8 kepala SKPD tersebut bukan tanpa alasan. Tengku berujar bahwa serah terima DPA ini sangat penting mengingat penyerahan DPA ini merupakan awal dari bergulirnya rangkaian dari kegiatan sebagaimana yang telah ditetakan dalam APBD KKA tahun anggaran 2012, sehingga dirinya sangat menyesalkan ketidakhadiran 8 kepala SKPD tersebut dalam penyerahan DPA. “Tidak bisa menerima apalagi melaksanakan. Ini konotasinya harus bersedia menerima baru bisa melaksanakan dan mepertanggungjawabkannya. Menerima saja diwakilkan bagaimana pelaksanaannya nanti? DPA ini diserahkan kepada SKPD untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan. Bukan dokumen biasa, tidak ada DPA maka SKPD tersebut tidak bisa bekerja,” ujar Tengku.
“Setelah penyerahan DPA pelajari dulu, lalu buat anggaran kasnya. Masalah SK DPA dan berbagai dokumen yang diperlukan, secepatnya akan saya tandatangani, kalau perlu hari ini saya tandatangani semua, tidak ada masalah. Dengan demikian seluruh kegiatan sudah bisa dilaksanakan selambat-lambatnya mulai awal Maret 2012,” ujar Tengku.
Bagi kepala SKPD yang hadir untuk menerima DPA, Tengku mengingatkan untuk meningkatkan mutu kinerja dalam melaksanakan setiap kegiatan yang tercantum dalam DPA tersebut. Kendati pengesahan APBD KKA Tahun anggaran 2012 mengalami keterlambatan, dirinya berharap hal tersebut tidak mempengaruhi kinerja dari setiap SKPD yang ada di lingkungan Pemda KKA. “Mengingat tahun ini pengesahan baru selesai dilaksanakan pada awal February kemaren, maka saya berharap agar kepala SKPD dan jajarannya segera mempersiapkan dan melaksanakan kegiatannya masing-masing sebagaimana yang tercantum didalam DPA. Perbaiki kinerja saudara agar hasil yang didapatkan juga maksimal,” papar Tengku.
Mengingat perlunya SKPD menyelesaikan kegiatan ada akhir 2012, Tengku mengingatkan pada SKPD untuk memperbaiki system dalam melaksanakan kegiatan agar bisa lebih maksimal dan berupaya meningkatkan kualitas kegiatannya supaya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan daerah. Disamping itu dalam melaksanakan kegiatan sepanjang 2012 SKPD dapat melaksanakan penyerapan anggaran secara maksimal. “Tolong perbaiki system kerja saudara. Maksimalkan setiap fungsi agar penyerapan anggaran secara maksimal dapat terlaksana. Jadi tidak ada pelelangan-pelelangan yang dilaksanakan pada akhir tahun lagi. Kita sudah punya ULP dan LPSE, jadi selambat-lambatnya agustus sudah tidak ada lelang melelang lagi, karena September sudah banyak hujan. Tahun lalu oktober masih pelelangan. Kalau tidak bisa dilelang sebelum Agustus berarti tidak bisa dilaksanakan, tutup buku pelelangannya,” pesan Tengku kepada Kepala SKPD. >> Eichiro/ Edo
