Ternate, (MR)Sebuah keterpanggilan moral guna memenuhi aspirasi masyrakat, memperjuangkan aspirasi tersebut dan merecovery sederet permasalahan pembangunan yang dinilai urgen dan kompleks. Itulah dasar pemikiran Ir. Hi. Badaruddin Fabanyo untuk masuk bursa Caleg DPRD Kota Ternate Dapil 2 Ternate Selatan.
Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate dan Kepala Sub Dinas (Kasubdin) Bina Marga Dinas PU Provinsi Maluku Utara, ini punya alasan menumpangi kendaraan politik Partai Gerindra, Partainya Prabowo Subianto adalah karena ia lebih sejalan dengan pemikiran progresifnya Prabowo.
“Perubahan itu mutlak harus dilakukan. Kedepan yang kita inginkan adalah masyarakat bisa sejahtera berdaulat secara politik dan berdikari secara ekonomi. Kita punya potensi yang begitu besar, baik potensi SDM dan SDA yang melimpah.
Kita punya waktu, kesempatan dan peluang yang besar untuk menata dan menjemput perubahan dengan usaha dan nawaitu yang baik. Saya pikir jika pemerintah dan DPR itu punya komitmen untuk membuat dan mengawal program dan kebijakan yang berorientasi pada publik, maka urusan pemerintahan akan membawa berkah untuk pemimpinnya dan rakyat yang dipimpinnya,” ungkapnya.
Ditanya soal permasalahan mendasar dalam konteks pembangunan Kota Ternate, “Tata” sedemikian Ia disapa malah lebih menyoroti pada aspek pelayanan dasar seperti pelayanan air bersih yang ditangani oleh PDAM.
“Sampai saat ini, masyarakat kita sering mengalami krisis kebutuhan air bersih. Ini menandaskan bahwa pelayanan PDAM belum optimal. Saya lebih menyoroti pada aspek manajemen pengelolaan secara kelembagaan, komunikasi dan koordinasi antara level atas dan bawah masih tersandung gap,” ungkapnya.
Ia berharap, “kedepan fungsi monitoring DPRD harus dioptimalkan. Apalagi jumlah penduduk Ternate semakin mengalami pertambahan sementara ruang publik dan ruang terbuka hijau semakin sempit. Eksploitasi kawasan daerah ketinggian untuk pembangunan rumah dan tempat hunian akan berdampak pada menurunnya potensi air bawah tanah juga eksploitasi ini akan berdampak pada bencana banjir yang bakal melanda daerah-daerah dataran rendah atau pesisir,” tambahnya.
Jadi menurutnya yang diharapkan adalah laju pertumbuhan penduduk yang berimplikasi pada eksploitasi kawasan harus dibarengi dengan kebijakan rencana tata ruang dan wilayah yang memadai. Titik-titik dari kawasan tertentu yang dinilai tidak layak untuk dibangun pemukiman itu harus diatur secara jelas sehingga tidak berdampak pada kesemrawutan dan riskan pada potensi bencana. Ia juga berfikir kebijakan rencana tata ruang dan wilayah ini tidak harus di atas kertas, tapi butuh implementasi. Jika ada yang melanggar sanksinya juga harus jelas. >>Ateng
