Sorong, (MR) – Tokoh masyrakat Papua Barat, Julian Kelly Kambu yang mewakili masyarakat di Papua Barat menolak adanya dialog yang rencananya dilakukan oleh Presiden RI, Ir. Jokowidodo. Bagi Kelly, dialog bukan satu-satunya penyelesaian masalah di daerah, justru keinginan masyarakat di Papua Barat adalah penambahan Daerah Otonom Baru (DOB).
“Kami tim pemekaran daerah otonom baru akan melakun show ke Jakarta dan bertemu dengan mendagri untuk mempertanyakan bahwa dialog itu untuk apa,” kata Kelly kepada wartawan, Jumat (1/9). Menurutnya, satu-satunya wilayah di republik Indonesia yang penataan ruangnya tidak diperhatikan oleh Negara adalah Papua. Papua selalu dibesar-besarkan bahwa luasnya wilayahnya tiga kali dari pulau jawa, penuh dengan sumberdaya alam. Ada kebijakan-kebijakan Presiden untuk Papua yang menurut Kelly terlalu berlebihan, seperti pembangunan rel Kereta Api (KA).
“Kereta Api ini dibangun untuk siapa, justru yang perlu dibangun itu bentuk dulu penataan daerah. Papua ini diatur dalam rumah-rumahnya dalam bentuk provinsi, itu sudah diatur dalam undang-undang dasar,” tegasnya.
Kelly mengatakan, Masyarakat di Papua Barat minta penambahan provinsi, masya-rakat di Papua Tengah minta penambahan provinsi, masya-rakat di papua selatan juga minta penambahan provinsi, ini harus diperhatikan. Meski dana otonomi khus-us triliunan rupiah yang diturunkan ke Papua selama ini menurut Kelly tidak dapat mambangun tanah papua. Nah, untuk membangun papua, harus dibangun berdasarkan keinginan masyarakat papua bukan keinginan masyarakat Jakarta.
“Masyarakat minta pemekaran, penambahan Provinsi, kok yang dikasi justru jalan rel kereta api, ini siapa yang punya teori begini, ini teori tidak masuk akal, siapa yang mau gunakan, sekarang ini kita tata dulu negeri ini dalam bentuk Provinsi, sehingga mampu megakomodir dan mengelola lima daerah dibawa-hnya,” tegasnya. >>Dedi
