NATUNA(MR)- Bupati Natuna, Hamid Rizal mengakui jika saat ini, Pemerintah Pusat sedang menggelar pembangunan Infratuktur, di Kabupaten Ujung Utara . Lewat anggaran APBN tahun 2018, ucap Bupati, pada wartawan, usai melantik 22, pengawas auditor fungsional, di gedung Srisetindit.
.“infrastruktur masih banyak yang kurang, pemerintah pusat ingin Natuna lebih maju dan tertata, lewat APBN 2018 , pengembangan infrastruktur masih menjadi yang utama”, ujar Hamid
Dikatakannya, pengembangan infrastrutur dimaksud meliputi, jalan, jembatan , pengembangan sarana di pantai-pantai sebagai penunjang destinasi wisata, bahari.
Terkait DBH migas Hamid menjekaskan,, wewenang daerah tidak ada lagi. Dana migas ini langsung diberikan ke Provinsi oleh pemerintah pusat. Natuna hanya menunggu hasil pembagian dari Provinsi.
“wewenang daerah tidak ada lagi dalam pengelolaan dana bagi hasil migas, semua sudah diserahkan ke Provinsi, kita hanya menunggu hasil pembagian dari pak gubernur”, terang Hamid.
Oleh sebab itu Untuk mencari tambahan PAD, Pemerintah Daerah harus mencari sektor lain, yang lebih menjanjikan, seperti wisata dan sektor perikanan.
“Terus terang saja, malas mau bahas DBH migas, sebab bukan wewenang Kabupaten lagi, kalau kita menuntut , nanti ribut pula sama mereka”, ujar Hamid.
Sementara, khusus APBD Natuna, Hamid Rizal mengatakan anggaran akan difokuskan pada pengembangan sektor Perikanan dan Pariwisata. Sebab dua sektor ini, masih ada wewenang daerah.
“kita prioritaskan anggaran tahun depan untuk dua sektor ini, karena sangat potensial dan masih ada kewenangan daerah dalam pengelolaanya”, ujar Hamid.
Sementara beberapa sektor lain seperti Kelautan, Migas wewenangnya sudah berada di tangan Provinsi.Mari kita jalani aja aturan ini./Roy.
