Cegah Mafia Tanah BPN Gandeng Penegak Hukum

Banten, (MR) Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hendarman Supandji mengatakan, pihaknya siap bekerja sama dan berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum untuk mencegah praktik mafia tanah yang menyulitkan pembebasan tanah khususnya untuk proyek-proyek terkait fasilitas publik. “Masalahnya, tanah-tanah biasa dikuasai oleh mafia, sehingga sulit tercapai kesesuaian harga antara rakyat sebagai pemilik tanah dan pihak ketiga yang menaikkan harga untuk mencari keuntungan sepihak,” kata Hendarman usai rapat koordinasi bidang perhubungan dan pekerjaan umum di Kantor Pusat PT Angkasa Pura II Kompleks Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kamis sore. Untuk menangani hal tersebut, Hendarman mengatakan,…

Loading

Read More

Pelamar CPNS KemenkumHAM Disuruh Setor Rp25 Juta?

Yogyakarta,(MR) TAHUN ini negara kembali membuka lowongan untuk menjadi calon pegawai negeri sipil. Namun, tes CPNS belum dilakukan, indikasi terjadi penyimpangan telah ditemukan yang korbannya mengaku menyetor uang sebesar 25 juta rupiah kepada oknum Kemenkum dan HAM. Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, Jumat (3/7), menyampaikan dirinya mendapatkan laporan bahwa ada oknum Kementerian Hukum dan HAM yang melakukan pungutan sejumlah uang kepada calon pegawai negeri sipil. Denny pun mengaku sudah cek ke pihak-pihak yang memberi informasi dan pelaku.”Insya Allah ini betul ada (satu pelaku utama) dari oknum di Kementerian…

Loading

Read More

Mendiknas : Banyak Guru Gagap Teknologi

Kalteng,(MR) KALANGAN Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kalimantan Tengah menyatakan prihatin masih banyak guru yang gagap teknologi saat mengikuti uji kompetensi guru secara “online”. “Dari hasil ujian hari pertama banyak guru yang tidak bisa mengoperasionalkan fasilitas internet, terutama guru yang sudah lanjut usia,” kata Kepala LPMP Kalteng Krisnayadi Toendan di Palangka Raya, Rabu. Inilah yang harus disikapi oleh Dinas Pendidikan kabupaten/kota agar bisa memberikan pelatihan dengan memprogramkan kegiatan, sehingga ke depan tidak ada lagi guru yang tidak mengerti kemajuan teknologi moderen ini. Dia menyatakan percuma dan tidak akan ada gunanya…

Loading

Read More

Mobil Tahanan Kejari Cianjur “Sepi Penumpang”

Cianjur,(MR) KASI Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Cianjur dengan beberapa anggota nya terlihat pada santai karena akhir-akhir ini kasus pidana khusus seperti kasus korupsi beberapa oknum pejabat Cianjur yang di duga melakukan korupsi seperti  penyelewengan bantuan DAK tahun 2010 dan DAK Tahun 2011 di Disdik  Cianjur, kasus makan dan minum (Mamin) begitu pula kasus korupsi pajak upah pungut (UP), di tangani Kejati Jabar ataupun Polda Jabar. Berdasarkan informasi yang di serap MR mengenai penanganan proses hukum di kabupaten cianjur kurang maksimal atau minim informasi, seperti kasus oknum pejabat Cianjur ada…

Loading

Read More

Ironis, Premium dan Solar Jadi Barang Langka di Anambas

Anambas,(MR) AKHIR-AKHIR ini Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dan premium telah menjadi barang langka di Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA), terutama Tarempa. Pasalnya terjadi keterlambatan pengiriman pasokan BBM ke KKA dari Selat Lampa, Natuna. “Memang saat ini kita kekurangan minyak premium dan solar karena pengiriman dari Natuna belum datang dan sesuai jadwal hari ini, Rabu (1/8/2012) lalu seharusnya sampai namun masih ada kendala pengiriman, ” ujar Kabag Ekonomi melalui staff nya, Zaki kepada media ini. Zaki menambahkan, pihaknya sudah koordinasi dengan distributor BBM dan mereka berjanji Jumat(3/8/2012) minyak akan sampai…

Loading

Read More

Oknum Satpol PP Trenggalek Jadi Calo CPNS

Trenggalek,(MR) INILAH salah satu contoh perilaku buruk seorang PNS di Kabupaten Trenggalek. Sebut saja FS, seorang PNS yang sekarang bekerja di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Trenggalek ini adalah seorang CALO CPNS yang masih bebas berkeliaran mencari korban berikutnya. FS bukan hanya melakukan penipuan CPSN, tapi juga berani memalsukan SK CPNS yang di dalamnya berisi Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor. 813.2/ 757/042/2009 Tentang Pe-ngangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Jawa Timur, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor. 813.1/218/425.031/2009, Surat Perintah Penugasan Nomor. 870/218/425. 031/2009 dan juga Daftar Lampiran Keputusan Guber-nur…

Loading

Read More

10 PNS di Pemkot Pagaralam Dipecat

Pagaralam,(MR) SEBANYAK 10 orang Pegawai Negri Sipil (PNS) yang bertugas di pemerintahan kota Pagaralam di pecat, karena mereka memiliki identitas palsu dan nomor induk pegawai (NIP) mereka tidak terdaftar di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Mereka yang dipecat adalah mereka yang pengangkatannya dari jalur honorer, bukan hanya di pecat mereka juga harus mengembalikan gaji, tunjangan serta gaji ke 13 yang pernah mereka terima. Terungkapnya pemalsuan identitas tersebut terjadi pada saat 10 pegawai tersebut mengajukan surat permohonan kenaikan pangkat, setelah di lakukan pengecekan oleh BKN  mereka tidak terdaftar dan pengajuan merekapun di…

Loading

Read More

Nasaruddin Umar : Menag Bertanggung Jawab atas Korupsi Alquran

Jakarta,(MR) WAKIL Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai Menteri Agama Suryadharma Ali seharusnya bertanggung jawab dalam kasus korupsi anggaran pengadaan Alquran tahun anggaran 2011-2012 di Kementerian Agama dengan total proyek senilai Rp22 miliar. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Nasaruddin seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (3/8). Dalam pemeriksaan selama delapan jam ini, Nasaruddin dengan tegas mengatakan jika Menteri Agama mengetahui proyek pengadaan kitab suci tersebut. “Ya kan yang seharsunya bertanggung jawab semuanya itu harus menteri,” ujar Nasaruddin, ketika ditanya apakah Menteri Agama mengetahui proyek tersebut. Lebih…

Loading

Read More

Presiden Minta Pengawasan Dana BOS Diperbaiki

Jakarta,(MR) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan penerapan sistem pengawasan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dapat diakses oleh publik secara luas akan menekan penyelewengan. “Untuk memastikan bahwa BOS itu tersalur dengan baik maka dilakukan monitoring dan evaluasi menggunakan teknologi informasi, ini bagus sehingga bisa diakses oleh siapapun,” kata Presiden Yudhoyono di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta, Selasa. Menurut Presiden, dengan menggunakan sistem e-monitoring dan evaluasi yang baik semua pihak bisa ikut memastikan dana BOS mengalir ke sasaran yang tepat. Pada kesempatan itu Kepala Negara kembali menekankan bahwa penyaluran…

Loading

Read More

Harga BBM Subsidi Dipastikan Takkan Naik Tahun Ini

Jakarta,(MR) KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)  memastikan tidak akan terjadi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada tahun ini, karena rataan harga minyak mentah Indonesia (ICP) dalam enam bulan terakhir hanya mencapai 115,11 dolar AS per barel. “Harga BBM bersubsidi boleh naik jika ICP mencapai 120,75 dolar AS per barel. Kalau saat ini rata-rata 115 dolar AS per barel rasa-rasanya tidak mungkin 120,75 dolar AS per barel akan tercapai,” kata Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini, saat ditemui di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis malam. Menurut Rudi, ICP…

Loading

Read More