mediararakyat

Pembawa Suara Pembangunan Bangsa

Pelamar CPNS KemenkumHAM Disuruh Setor Rp25 Juta?

Published on Aug 09 2012 // Berita Utama

Yogyakarta,(MR)
TAHUN ini negara kembali membuka lowongan untuk menjadi calon pegawai negeri sipil. Namun, tes CPNS belum dilakukan, indikasi terjadi penyimpangan telah ditemukan yang korbannya mengaku menyetor uang sebesar 25 juta rupiah kepada oknum Kemenkum dan HAM.
Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, Jumat (3/7), menyampaikan dirinya mendapatkan laporan bahwa ada oknum Kementerian Hukum dan HAM yang melakukan pungutan sejumlah uang kepada calon pegawai negeri sipil. Denny pun mengaku sudah cek ke pihak-pihak yang memberi informasi dan pelaku.”Insya Allah ini betul ada (satu pelaku utama) dari oknum di Kementerian Hukum dan HAM (di Provinsi) Yogyakarta yang meminta uang kepada calon pegawai negeri sipil,” terangnya di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada, Jumat (3/8).
Lebih detail, Denny menginformasikan pelaku berinisial S yang menjabat sebagai salah satu petugas di lembaga pemasyarakatan di wilayah Provinsi Yogyakarta, yang bersangkutan bertempat di Kabupaten Sleman
Informasi dari seorang korban, oknum tersebut menjual CPNS dengan harga Rp25 juta. Namun, Denny masih harus mengkrosceknya lagi. Pasalnya, ada informasi lain yang bilang CPNS dijual dengan harga Rp175 juta.
“Yang pasti, ada uang yang telah diserahkan,” akunya. Pasalnya, ada seorang korban yang telah menyerahkan uang Rp25 juta rupiah kepada pelaku. Ia menengarai korbannya tidak hanya satu orang karena pelaku menawarkannya paling tidak ke tiga orang.
Ia pun berjanji akan segera mengambil langkah-langkah tindakan tegas atas pelanggaran oknum pegawai Kemenkum HAM tersebut. Dengan langkah ini, harapnya, proses perekrutan CPNS bisa lebih bersih lagi dan publik tahu pelakunya akan diproses dengan tegas. “Sudah saya cek dan verifikasi (ternyata) betul. Kita akan ambil langkah-langkah tindakan disiplin yang tegas,” janjinya.
Denny juga menjelaskan, kasus tersebut belum dilaporkan ke polisi. “Izinkan saya melakukan kroscek secara internal. Kalau ada unsur pidana, pasti akan mengarah ke sana (dibawa ke polisi),” terangnya.
Ia telah menegaskan kepada seluruh jajaran, tidak boleh ada penyimpangan, penitipan, ataupun setoran. “Saya sosialisasikan ini karena terjadi di hampir semua wilayah,” ungkapnya.
Harapan dari informasi ini, wilayah lain yang melakukan hal yang sama dapat berhenti. Ia menilai kasus ini ada unsur pelanggaran administrasi, kesalahan kepegawaian, dan ada unsur pidana. >> Suratno

Leave a comment