Natuna, (MR)
Komisi tiga DPRD Natuna, Harken, meminta Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD), sesegera mungkin untuk melakukan pendataan aset Daerah. Sebab tidak tertutup kemungkinan aset-aset Pemerintah kabupaten Natuna, bisa “disalah gunakan” peruntukannya. Selama ini, Kami sebagai komisi III DPRD Natuna, belum tau dan tidak ada data kongkrit terkait berapa jumlah aset tanah dan bangunan, Kenderaan roda dua, roda empat dan enam, serta kenderaan laut. Pendataan aset ini sangat perlu, guna mengetahui, seberapa banyak jumlah aset Pemerintah daerah papar, Harken, ketika dikonfirmasi diruang kerjanya beberapa waktu lalu.
Politisi Partai PPP, ini mengingatkan BPKASD, agar semua aset daerah sudah terdata dengan baik, serta jumlahnya bisa diketahui.Sebab tidak tertutup kemungkinan, bisa terjadi penyimpangan penyalahgunaan aset-aset itu, jika tidak terdata dengan baik.” Kami dari pihak KOMISI III DPRD Natuna, sudah menyampaikan kepada bagian aset Daerah, agar data konkrit keberadaan aset Natuna, dapat terdata dan daftarnya harus ada pada Kami.
Sehingga jika ada yang bertanya, kami juga dapat menjelaskan. Kemarin kami sudah sampaikan agar data tersebut dapat diserahkan ke KOMISI III sebagai pengangan. Kemarin Kami pergi melihat asrama mahasiswa di Pekanbaru, teryata ada aset lahan Natuna yang kosong, namun tidak dipagar, sehingga banyak masyarakat disana mempergunakannya untuk lapak jualan. Hal inilah yang harus Kita antisipasi , jangan sampai ada masalah dikemudian hari. Hal ini sudah kami sampaikan agar Tanah tersebut dipagar, supaya jangan jadi masalah dikemudian hari.
Hal senada juga dikatakan Henri FN. Politisi Partai Demokrat ini dengan tegas meminta BPKAD, bagian aset, untuk segera mungkin melakukan pendataan ulang seluruh aset Daerah yang dimiliki oleh Pemkab Natuna. Berapa banyak lahan kosong, lahan bangunan, kenderaan roda dua, roda tiga, roda empat dan enam, serta Kapal laut. Sebagai KOMISI III, seharusnya data seluruh aset Pemkab Natuna, mereka harus ketahui. Untuk itu, Ia meminta agar segera dilakukan pendataan ulang, jumlah aset yang sebenarnya. Karena ada sejumlah aset telah dihibahkan. Kita minta jumlah keseluruhan dikurangi jumlah yang dihibahkan, jadi kita tahu berapa totalnya kata Henri.
Menanggapi hal tersebut diatas, Kabid Aset Pemkab Natuna Alazi, dengan tegas mengatakan, jika jumlah aset pemkab Natuna, terdaftar dengan baik. Semua data-data kepemilikan aset Natuna, terdaftar. Sambil mengotak-atik buku besarnya, Ia mengeluarkan maf berisi sejumlah catatan.
Adapun jumlah aset lahan Pemkab Natuna, seluruhnya hingga mei 2015, sebanyak 503 – 47 bidang. Kenapa dikurangi 47 bidang,? Karena Pemkab Natuna, telah menghibahkan sejumlah aset tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Anambas.Jadi total aset lahan Pemkab Natuna sekarang ini 456 bidang, tersebar di seluruh Kabupaten Natuna. ini sudah termasuk lahan kosong.
Selain itu, ada beberapa lahan juga yang kita hibahkan kepada instansi pertikal, seperti, ke Kodim, Polres natuna, kantor pengadilan agama dan kepada Kementerian kelautan dan Perikanan (KKP). Meski demikian Allazi mengaku dari 456 bidang tanah, baru 140 bidang saja yang bersertifikat, sedangkan sisanya masih dalam proses di kantor BPN Ranai, paparnya, sambil menunjukkan berkas catatan jumlah bidang tanah.
Untuk kendaraan roda dua, berjumlah 863 unit, tersebar diseluruh Pemerintahan Pemkab Natuna. Roda tiga 19 unit, roda 4 dan roda 6, 282 unit. Namun untuk laut belum kami data, karena catatannya ada pada SKPD masing-masing. Sebahagian kendaraan itu, ada yang dihibahkan, baik kepada instansi pertikal.
Memang ada beberapa kenderaan yang sudah tua, mau kita lakukan pelelangan atau (DOM), namun hingga saat ini, Kita belum punya anggaran untuk itu. Sebab jika hal itu dilakukan, harus ada konsultan yang mengkajinya berapa harga yang pantas bagi kendaraan itu. Jika kita bilang tidak layak, sudah pasti, karena kendaraan taruna, sudah berusia, 15 tahun lebih, tentu sudah tua, dan biaya perawatan sangat besar. Faktor inilah kita perlu konsultan, berapa harga DOM yang layak, katanya. Tapi karena Pemerintah belum punya anggaran untuk mengganti kendaraan tersebut makanya proses pelelangan belum dilakukan. Karena harus memakai kantor pelelangan Negara, lewat lelang umum.
Untuk itu Saya pastikan untuk tahun ini, belum ada wacana melakukan pelelangan kenderaan yang sudah tua. Selain Kita terbentur masalah anggaran, Nanti kenderaan penggantinya belum ada.Saya harap bisa bersabar menunggu anggaran kita cukup, pasti kita lelang, karena sudah lebih besar biaya perawatannya, dari pada pemakaian. Menyimak peryataan saudara kita KOMISI III DPRD Natuna, Kami minta bersabar, karena aset tersebut lagi didata ulang, berapa jumlahnya, dan berapa yang sudah dihibahkan. Jika data sudah pailit nanti akan kami antar, paparnya. >>Roy
