Enam Kali Ditemui Tak Kunjung Merespons, Publik Pertanyakan Rangkap Jabatan dan Transparansi Dana Komite MTsN 3 Nganjuk

Nganjuk, (MR) – Polemik seputar kebijakan finansial dan tata kelola sumbangan di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 3 Nganjuk yang berlokasi di Kecamatan Prambon terus bergulir. Setelah pemberitaan perdana yang menyoroti dalih “keberkahan” di balik penarikan dana kepada wali murid menuai atensi luas, kini sorotan publik beralih pada tertutupnya akses konfirmasi dari pihak Komite Madrasah serta keluhan rincian pungutan yang dinilai memberatkan orang tua siswa. Senin, (16/11/26).

Selama dua pekan terakhir, tim redaksi telah berupaya melakukan konfirmasi langsung sesuai prosedur kepegawaian dan etika jurnalistik. Tercatat, sebanyak enam kali kunjungan resmi dilakukan untuk menemui Ketua Komite MTsN 3 Nganjuk, Zamroni, yang diketahui saat ini juga menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Kediri.
Namun, upaya menghadirkan keberimbangan berita tersebut belum membuahkan hasil. Dalam setiap kedatangan ke kantor Kemenag Kota Kediri, tim media diterima dengan baik oleh petugas resepsionis hingga bagian Hubungan Masyarakat (Humas). Pihak Humas bahkan menyatakan telah meneruskan permohonan wawancara beserta tautan pemberitaan sebelumnya kepada yang bersangkutan.

Kendati demikian, hingga berita ini diturunkan, belum ada ruang klarifikasi maupun penjelasan resmi yang diberikan oleh Zamroni terkait kapasitasnya sebagai Ketua Komite MTsN 3 Nganjuk.
Sikap diam dan sulitnya akses konfirmasi ini memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Sebagai pejabat publik di lingkungan.

Kementerian Agama sekaligus pimpinan komite di lembaga pendidikan negeri, transparansi dan keterbukaan informasi dinilai menjadi kunci utama untuk meredam keresahan wali murid.

Selain persoalan komunikasi publik, struktur kepengurusan Komite MTsN 3 Nganjuk turut menjadi bahan perbincangan hangat warga sekitar. Publik mempertanyakan aspek etis dan efektivitas manajerial ketika posisi strategis Ketua Komite di sebuah madrasah tingkat menengah di wilayah Prambon, Kabupaten Nganjuk, justru dipegang oleh seorang pejabat aktif Kepala Kemenag di wilayah administrasi yang berbeda, yakni Kota Kediri.

Sejumlah tokoh masyarakat dan warga setempat menilai, secara etika kelembagaan, posisi Ketua Komite idealnya diamanahkan kepada tokoh masyarakat lokal atau perwakilan wali murid yang berdomisili di sekitar madrasah. Kehadiran figur lokal dinilai lebih relevan karena memiliki kedekatan emosional, pemahaman langsung terhadap kondisi sosial-ekonomi warga setempat, serta keleluasaan waktu untuk mengawal aspirasi orang tua siswa tanpa terbebani kesibukan birokrasi lintas daerah.

Di lapangan, keresahan paling nyata dirasakan oleh para wali murid, khususnya mereka yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Berdasarkan penuturan sejumlah orang tua siswa kelas VII yang meminta identitasnya dirahasiakan demi kenyamanan anak mereka di sekolah, terdapat beberapa item pembayaran yang dinilai membebani dan kurang transparan.

Pada awal masuk, wali murid mengaku diminta membayar biaya awal sebesar Rp500.000. Selanjutnya, muncul kewajiban pembayaran dana jariyah yang nominalnya dipatok secara seragam sebesar Rp1.500.000 per siswa. Penyeragaman nominal ini menuai keluhan karena tidak mempertimbangkan perbedaan kemampuan finansial masing-masing keluarga, padahal dalam regulasi komite madrasah, sumbangan seharusnya bersifat sukarela dan tidak mengikat secara nominal.

Tidak berhenti di situ, orang tua siswa juga dibebani iuran rutin sebesar Rp150.000 setiap bulan selama sembilan bulan dengan peruntukan kegiatan kursus akademis. Selain itu, terdapat pungutan biaya tes kecerdasan (IQ) sebesar Rp100.000. Ironisnya, menurut pengakuan wali murid, hasil dari tes IQ tersebut tidak pernah disampaikan kepada orang tua. Padahal, orang tua sangat membutuhkan laporan hasil tes tersebut sebagai panduan untuk memahami potensi dan mendukung perkembangan belajar anak di rumah.

Persoalan lain yang tak kalah krusial muncul dari pengakuan salah satu orang tua siswa kelas VIII. Ia mengungkapkan bahwa anaknya tercatat sebagai penerima bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Namun, dana bantuan sosial yang seharusnya menjadi hak siswa tersebut diduga tidak diserahkan langsung kepada anak maupun wali murid.
Pihak keluarga mengaku hanya menerima informasi pemberitahuan bahwa bantuan tersebut turun, tetapi dananya disimpan oleh pihak madrasah. Muncul dugaan di kalangan wali murid bahwa tertahannya pencairan dana BAZNAS tersebut berkaitan dengan status administrasi keuangan siswa yang bersangkutan yang masih memiliki tunggakan pembayaran di madrasah. Jika dugaan ini benar, praktik tersebut dinilai mencederai tujuan utama program bantuan sosial pendidikan yang diperuntukkan bagi siswa kurang mampu.

Hingga saat ini, masyarakat dan para orang tua siswa di Prambon berharap adanya evaluasi menyeluruh dari pihak madrasah, Komite Madrasah, maupun jajaran pengawas di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk dan Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur.

Keterbukaan informasi terkait alur penggunaan dana komite, kejelasan hasil tes siswa, serta mekanisme penyaluran dana BAZNAS menjadi tuntutan mendesak agar dunia pendidikan madrasah tetap terjaga marwahnya sebagai lembaga yang amanah dan berpihak pada rakyat kecil.
Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi Kepala MTsN 3 Nganjuk maupun Ketua Komite, Zamroni, untuk memberikan hak jawab dan klarifikasi resmi guna meluruskan berbagai informasi yang berkembang di tengah masyarakat. (Ag).

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.